Sabtu, 31 Maret 2012

Trauma Tomcat

Trauma Tomcat

Kekuatan berita memang tak bisa disangsikan bahkan oleh para pekerja di media massa itu sendiri. Aku pun sendiri mengalaminya.

Tomcat, selama ini aku mengenalnya sebagai pesawat tempur buatan Amerika Serikat yang biasa disebut dengan kode F-14. Entah kenapa serangga yang punya nama latin paederus fuscipes itu dipanggil dengan nama Tomcat? Apa karena. Seperti yang diungkapkan guru besar entomologi Institut Pertanian Bogor, Aunu Rauf,"cuma bisa terbang sejauh sepelemparan batu." Atau karena nakal dan suka mengganggu seperti si Tom kucing (cat) dalam film Tom and Jerry.

Malam itu aku tidur di rumah, sendirian di depan televisi di ruang tengah (ruang tamu bercampur ruang keluarga sekaligus ruang makan). Tiba-tiba dua ruas jari (tengah dan manis) tangan kananku teras gatal dan panas, seperti tersengat serangga. Siku kiri juga gatal dan bentol. Dua ruas jari itupun lama-lama bentol dan memerah semakin lebar. Untung saja di rumah ada minyak tawon (mungkin yang aku beli saat Kongres AJI di Makassar).

Kulihat sekeliling tempat aku tidur (aku terbiasa tidur di lantai berkarpet atau sofa) banyak semut kecil dan ada sejumlah serangga yang lebih besar, sebesar semut rang-rang. Aku langsung menduga-duga itu mungkin yang namanya tomcat.

Menurut gejala yang aku baca di media massa ciri-ciri terkena serangan serangga si tomcat, rasa panas pada bekas sengatan, gatal dan bentol-bentol. Jangan-jangan aku baru diserang tomcat begitu pikirku.

Saat pagi tiba antupan serangga itu sudah tak terasa dan sudah tak ada tandanya lagi. Mungkin efek olesan minyak tawon itu. Istri turun dari kamarnya di atas, menyediakan teh pagi. Aku menceritakan tentang peristiwa semalam diserang tomcat. Isteri ku tertawa kecil, mencibir sambil berkata,"tom cruise kalee!"

Aku cuma tersenyum kecut. Mungkin aku cuma trauma tomcat, efek media massa yang aku baca dan tonton. Entahlah.

Parung bingung,31 Maret 2012
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Jumat, 30 Maret 2012

Polisi Tidak Profesional

Utamakan Pendekatan Persuasif Sebelum Melakukan Tindakan Represif

Demonstrasi, merupakan salah satu cara menyalurkan aspirasi rakyat yang hingga saat ini dirasa masih efektif dan mampu mempengaruhi para pengambil kebijakan, para pemilik kewenangan, atau penguasa. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) telah menuai banyak penolakan di segala penjuru nusantara. Penolakkan tersebut disuarakan melalui aksi-aksi demonstrasi oleh mahasiswa, buruh, masyarakat
sipil, pejabat pemerintah daerah, pegiat partai, yang telah berlangsung sepanjang
minggu ini.

Bentrok antar demonstran dan Polisi mewarani aksi demo di beberapa kota, salah satunya
di seputar Jalan Diponegoro Jakarta, dan Salemba pada hariKamis, 29 Maret 2012. Polisi sebagai alat Negara yang salah satu tugas dan fungsinya adalah memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan dan pengayoman, telah mensikapi aksi demonstrasi yang diwarnai tindak anarki oleh sekolompok demonstran, dengan tidak professional.

Menduduki/ mengepung kantor YLBHI dengan bersenjata lengkap, memaksa masuk
kantor LBH Jakarta dengan ancaman dan mendobrak sejumlah pintu, menggeledah
lalu  menangkap 47 mahasiswa dan seorang Pengacara Bantuan Hukum YLBHI tanpa pemberitahuan akan dibawa kemana, dan polisi diduga telah mengeluarkan tembakan kepada demonstran, merupakan langkah-langkah yang keliru, yang mestinya tidak
dilakukan oleh tiap-tiap anggota polisi yang bertugas dalam pengamanan demonstrasi
atau pemeliharaan ketertiban masyarakat bahkan dalam sebuah kerusuhan massal sekalipun.

Dalam mengemban tugas pemeliharaan kamtibmas, tiap-tiap anggota Polri harus
menjalankannya dengan berlandas pada ketentuan berperilaku petugas penegak hukum
 atau *code of conduct* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam
 penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 11, bahwa setiap petugas/ anggota Polri dilarang menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan. Dalam pasal 40 huruf f Perkap No 8 tahun 2009, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pemeliharaan kamtibmas setiap anggota Polri dilarang melaksanakan razia atau operasi kepolisian secara liar atau tanpa dilengkapi surat perintah dinas atau
izin dari atasan yang berwenang.

Dalam melaksanakan penindakan kerusuhan, tiap-tiap anggota Polri yang bertugas tidak boleh melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau penertiban kerusuhan. Mengupayakan sesedikit mungkin timbulnya korban jiwa atau kerusakan yang tidak perlu juga harus diterapkan.


Terkait dengan aksi anarki dalam demonstrasi penolakan harga BBM ini,Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), mendesak agar :

1.      Presiden SBY memerintahkan kepada Menkopolhukham untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam pengamanan aksi-aksi demonstrasi ;

2.      Presiden SBY memerintahkan kepada Kapolri untuk menghormati dan melindungi hak-hak para demonstran ;

3.      Kapolri memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk menghormati dan melindungi hak-hak para demonstran ;

4.      Kapolri memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk menggunakan cara-cara persuasive dalam penanganan aksi-aksi demonstrasi.

Jakarta, 30 Maret 2012

Institute for Criminal Justice Reform


Adiani Viviana, S.H.

Sekretaris Eksekutif


 Contact Person

Adiani Viviana 02132743504

Diyah Setiawati 08568665921

Tak Mampu Atasi Demo, Jurnalis Jadi Sasaran

Pernyataan Sikap AJI Jakarta dan Kamerawan Jurnalis Indonesia (KJI)
Terkait dengan Kasus Kekerasan terhadap  Jurnalis di Gambir Jakarta,

Selasa, 27 Maret 2012.

Aparat kepolisian kembali menodai kebebasan dan kemerdekaan pers.  Beberapa anggota Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah Metro Jaya  diduga kuat telah mengintimidasi, melakukan kekerasan, menghalangi,  dan merampas rekaman para jurnalis yang sedang menjalankan tugas profesinya meliput demonstrasi di sekitar Jalan Medan Merdeka Timur,
Gambir, Jakarta Pusat, Selasa sore, 27 Maret 2011.

Pada hari itu para jurnalis sedang meliput tindakan kekerasan yang  dilakukan anggota Brimob terhadap para demonstran dari Konsolidasi  Nasional Mahasiswa Indonesia (KONAMI) yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di jalan tersebut.

Rupanya Brimob tidak suka tindakan kekerasannya diabadikan oleh para jurnalis. Mereka marah dan mendatangi jurnalis yang meliput. Mereka  mengintimidasi, melakukan kekerasan, menghalangi, dan meminta dengan  paksa jurnalis menyerahkan rekamannya. Para jurnalis yang menjadi korban, diantaranya, Adi Hartanto, kamerawan TVONE; Riris Budi  Setiawan, kamerawan Global TV;  dan beberapa juru foto. Salah satu diantaranya
adalah Wisnu Agung Prasetyo, fotografer Tempo.

Adi Hartanto, kamerawan TVONE; tiba-tiba didatangi beberapa anggota Brimob yang menenteng tameng saat ia mengambil gambar mahasiswa sedang dipukuli oleh anggota Brimob di samping Gereja Protestan Indonesia di  Bagian Barat (GPIB) Immanuel Jakarta Pusat. Bahkan salah seorang  anggota Brimob berlari kencang menabrak Adi. Untunglah
 dia bisa  menghindar. Beberapa Brimob kemudiaan mengepung Adi Hartanto yang
menenteng kamera.

Mereka meminta Adi menyerahkan kaset liputan. Dia menjelaskan  kameranya tidak menggunakan kaset karena dia menggunakan P2 Card untuk  menyimpan gambar. Dia
juga mengatakan kepada anggota Brimob bahwa ia  jurnalis, menggunakan seragam perusahaan persnya, dan menunjukkan  kartu pers beberapa kali kepada anggota Brimob
yang mengepung. Tapi  upaya itu tidak menghalangi Brimob untuk terus mengintimidasi
dia.

Dengan sangat terpaksa, Adi akhirnya menyerahkan P2 Card tersebut ke salah satu
anggota Brimob dengan pertimbangan bahwa kondisinya sangat  terjepit. Tidak ada
ruang untuk melarikan diri. Baru sedikit menjauh  dari kepungan Brimob, beberapa
Brimob lainnya mendatangi Adi lagi dan  kembali meminta kaset rekamanya. Dia mengatakan P2 Card telah diambil  paksa oleh seorang anggota Brimob dari mereka. Barulah dia bisa lari  dengan bebas.

Kamerawan Global TV, Riris Budi Setiawan, juga menjadi korban kekerasan yang dilakukan anggota Brimob. Riris dihalangi saat mengambil gambar polisi yang memukuli para demonstran. Dia tiba-tiba ditabrak oleh polisi sampai terjatuh dan dipukul beberapa kali
di  bagian kepala belakang. Ia mengalami luka memar di kepala dan bagian punggung. Kamera yang dipegang Riris juga mengalami kerusakan di  bagian pelindung lensa.

Fotografer Tempo, Wisnu Agung Prasetyo, juga ditendang, dipukul, dan dikeroyok oleh beberapa polisi saat ia sedang meliput bentrokan antara  mahasiswa dan polisi di depan Gereja Protestan Indonesia di Bagian Barat (GPIB) Immanuel Jakarta Pusat. Saat itu ia menjepretkan kameranya ke arah sejumlah polisi yang menghajar seorang demonstran.
Setelah sadar ada jurnalis yang mengabadikan aksi kekerasan itu, polisi meminta Wisnu menghapus gambar yang baru saja dipotretnya. 

Wisnu menolak permintaan polisi. Mendapat penolakan, polisi mulai  mengancam Wisnu
dan meminta kartu memori kameranya. Karena  permintaannya ditolak, lalu sekitar lima polisi memukuli dan menendang  tubuh Wisnu. Dia membungkuk melindungi kameranya.

Padahal, waktu itu Wisnu sudah berteriak bahwa dia adalah jurnalis yang sedang bertugas. Tapi sejumlah polisi tetap memukulinya. Dia bisa lari setelah seorang tentara datang
melerai sejumlah polisi yang  mengeroyoknya. Akibat pukulan dan tendangan itu, Wisnu mengalami memar  di bagian hidung, paha kiri, dan benjol di kepala. Sampai sekarang
hidungnya masih bengkak dan sakit.

Tindakan yang diduga kuat dilakukan oleh anggota Brimob Kepolisian Daerah Metro Jaya
 ini telah menodai kebebasan dan kemerdekaan pers  serta menghalangi kerja jurnalistik. Tindakan anggota Brimob itu diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, terutama Pasal 4 Ayat (2), yang menyebutkan, “Terhadap pers
nasional  tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.”
Juga melanggar Pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan, “Untuk menjamin kemerdekaan pers,
pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan  menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

Pelanggaran atas Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) termasuk tindak pidana. Pasal 18 yang  memuat ketentuan pidana menyatakan, 鉄etiap orang yang secara melawan
 hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau
menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2  (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima
ratus  juta rupiah).”

Para jurnalis juga mempunyai posisi yang kuat dalam menjalankan kerja  jurnalistiknya seperti disebutkan Pasal 8 yang menyebutkan, “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.”  Sayangnya para anggota Brimob telah mengabaikan hal ini.

Oleh karena itu, terkait tindakan anggota Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah Metro Jaya yang diduga kuat telah mengintimidasi, melakukan kekerasan, menghalangi, dan merampas rekaman para jurnalis yang sedang menjalankan tugas profesinya di Gambir, Jakarta Pusat,  Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta  dan Kamerawan Jurnalis
Indonesia (KJI) menyatakan sikap:

1. Mengecam tindakan anggota Brimob yang melakukan kekerasan, intimidasi,
perampasan, dan menghalangi kerja jurnalis dalam peliputan.

2. Tindakan anggota Brimob yang melakukan kekerasan, mengintimidasi, dan
menghalangi jurnalis serta merampas rekaman jurnalis yang sedang  menjalankan tugas bertentangan dengan Undang-Undang Pers.

3. Mendesak Kepolisian Daerah Metro Metro Jaya untuk menjatuhkan sanksi kepada
anggota Brimob yang telah yang melakukan kekerasan, mengintimidasi, dan menghalangi jurnalis serta merampas rekaman  jurnalis yang sedang menjalankan tugas profesinya.

4. Mendesak Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap
 anggota Brimob yang telah yang melakukan kekerasan,  mengintimidasi, dan
 menghalangi jurnalis serta merampas rekaman  jurnalis yang sedang menjalankan tugas profesinya, sesuai dengan  ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pers.

5. Meminta Kepolisian Daerah Metro Jaya mengembalikan rekaman jurnalis  yang telah dirampas oleh anggota Brimob.

6. Mendesak Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk mendidik anggotanya  agar melek
terhadap Undang-Undang Pers dan menghimbau para jurnalis, kamerawan, dan juru foto melakukan peliputan secara aman dan  mempertimbangkan keselamatan pada peliputan yang rawan konflik.

7. Para jurnalis dihimbau tidak terpancing emosi dan meniru tindakan para anggota
 Brimob yang bertindak tidak profesional dan  sewenang-wenang itu.

Demikian pernyataan sikap kami sampaikan untuk mendorong penegakan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Jakarta, 29 Maret 2012

Ketua AJI Jakarta             Ketua Kamerawan Jurnalis Indonesia (KJI)



(Umar Idris)
 
 
     (Andi Ricardi)


Kontak person:
Umar Idris (Ketua AJI Jakarta) 0818-111-201
A Nurhasim (Koordinator Divisi Advokasi AJI Jakarta) 0817-411-7324

Dari Surat Palsu Megawati Sampai Mengajak Sultan


Massa PDI Perjuangan digembosi dari dalam partai.
 
Sejumlah petinggi PDI Perjuangan mengikuti rapat Kamis siang kemarin di kantor pusat partai
itu di Lenteng Agung Jakarta Selatan. Tampak para politikus partai banteng seperti Tjahjo
 Kumolo, Ahmad Basarah,  Ribka Tjiptaning, Effendi MS Simbolon, Maruarar Sirait dan Puan
 Maharani. Namun, suami Ketua Umum Megawati Sukarno Putri, Taufik Kiemas tak kelihatan 
batang hidungnya. "Ibu akan menyampaikan terkait dengan perkembangan politik terakhir,"
ujar Wakil Sekretaris Jenderal  PDI Perjuangan Ahmad Basarah.

Ibu yang dimaksudnya Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang menyampaikan arahan kepada 
seluruh pengurus DPD PDI Perjuangan se-Indonesia. Partai itu tengah mengkonsolidasikan 
kekuatan untuk melakukan aksi demo penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM). PDI 
Perjuangan kembali menurunkan massanya hari ini, bertepatan dengan pengesahan APBN 
Perubahan 2012.

Arahan Mega menjadi penting, karena ada upaya pengembosan pengerahan massa partai itu.
 Ribka Tjiptaning, misalnya Selasa sore kemarin mendapat sejumlah pesan singkat dari kader
 PDI Perjuangan. Mereka menanyakan surat himbauan DPP PDI Perjuangan yang melarang 
penggunaan atribut partai dalam demonstrasi itu. "Saya kaget, karena menurut pemahaman 
saya dalam pidato Ibu Megawati tidak seperti itu,"katanya.

Ribka mengaku tak tahu dan tak menerima surat tertanggal 26 Maret itu. Sepengetahuannya 
hanya surat tertanggal 15 Maret 2012 yang menginstruksikan semua kader berdemonstrasi 
dengan tertib. "Itu yang menjadi patokan saya, ya, cuma itu juga pemahaman saya terhadap
 pidato Ibu Mega," kata Ketua Komisi IX DPR ini.

Dalam surat 15 Maret yang ditandatangani oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto
 dan Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo itu, hanya ada pesan agar semua bentuk aksi 
harus berjalan tertib sesuai undang-undang. Menurut Ribka, pesan Ibu agar menggalang 
dan mendidik massa untuk menolak kenaikan BBM. "Kalau perintahnya seperti itu, ya, 
pemahaman saya harus aksi seperti kemarin itu," ujarnya.

Beredarnya surat tanggal 26 Maret 2012 diakui Ribka membuat banyak kader PDI Perjuangan
 ragu turun ke jalan. Bahkan, sejumlah kader PDI Perjuangan membatalkan niat ke Jakarta. 
"Karena surat itu melarang anggota menuju Jakarta," ujarnya. 

Padahal, sehari sebelum aksi itu, ia tak mendengar ada perintah dari Ketua Umum PDI
 Perjuangan Megawati Soekarno Putri seperti yang tertera di surat itu. Karena itu, ia 
masih mengumpulkan sejumlah kader PDI Perjuangan dengan atributnya. "Saya bilang ke 
anak-anak ya turun saja. Karena memang itu yang saya pahami dari pidato ibu," ujarnya.

Selain menghimpun kekuatan massanya, PDI Perjuangan juga mengajak Gubernur DIY Sultan 
Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIY Sri Pakualam IX  bersama-sama aksik menolak 
rencana kebijakan penaikan harga bahan bakar minyak hari ini. Orang nomor satu di
 Yogyakarta itu dinilai mempunyai presepsi sama dalam mensikapi rencana kebijakan pusat 
tersebut. "Karena Sultan kemarin bilang, kalau bantuan langsung tunai tidak mendidik
 masyarakat. Kenaikan harga BBM juga dinilai memberatkan rakyat kecil," kata Wakil Ketua
 Bidang Organisasi DPD PDIP DIY Supriyanto kemarin. Sampai kemarin malam belum ada 
 
jawaban Sultan maupun Sri Pakualam.
FEBRIYAN/PITO AGUSTIN RUDIANA

Senin, 26 Maret 2012

Tragedi Sampang, Syiah dan Media Massa


Ahad, 25 Maret 2012, puluhan wartawan mulai dari cetak, online sampai televisi hadir di lantai 2 Gedung YLBHI, Jakarta Pusat. Hari ini ada konprensi pers sekaligus pernyataan sikap  sejumlah tokoh yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Sampang.

Mereka prihatin terhadap kriminalisasi Tajul Muluk. Korban yang rumah dan pesantrennya dibakar, malah dijadikan tersangka oleh polisi setempat. Pekan ini, Tajul diperiksa polisi (BAP), hampir pasti dikerangkeng karena tekanan sekelompok orang yang mengatasnamakan ulama Madura (Sampang). Tapi sehari usai konprensi pers (26 Maret 2012), saya lihat hanya Koran Tempo yang memuat peristiwa Ahad itu. Entah mungkin juga ada media lain, saya belum cek. Yang jelas di televis, berdasarkan pantauan tak ada yang menyiarkan.

Ada apa dengan media massa? Apa karena Tajul dan peristiwa itu menimpa kaum Syiah?

Inilah isi konpresni pers Ahad kemarin :


Kamis 29 Desember 2011, terjadi peyerbuan terhadap pesantren Misbahul Huda Pimpinan Ustad Tajul Muluk di Omben Sampang Madura. Kompleks pesantren dibakar, 3 rumah dibakar dan harta benda dijarah dengan total kerugian sekitar Rp 700 juta. Karena tidak adanya jaminan keamanan maka terjadi pengungsian 335 jiwa terdiri dari 107 anak dan 228 dewasa dan lanjut usia.

Kronologis :

Pada dasarnya intimidasi dan kekerasan terhadap penganut Muslim Syiah di Omben telah terjadi  sejak lama. Intimidasi dan kekerasan dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu, tokoh agama tertentu (kelompok pengajian yang mengaku sebagai Aswaja ) bahkan dilakukan juga oleh aparatur negara. Pada intinya intimidasi itu menginginkan pengikut Muslim Syiah di Omben dan Sampang untuk tidak lagi mengikuti ajaran Syiah karena dianggap sesat.

Pra-kejadian :

1. Ratusan orang dengan bersenjata tajam mendatangi Omben, dengan isyu Syiah sesat ( tahun 2006 ).

2. Beberapa ulama dari 4 kabupaten di Madura berkumpul di rumah alm H. Sya'bi dan mengundang Ustad Tajul Muluk dengan agenda "klarifikasi terhadap tuduhan sesat Syiah". Pertemuan ini juga dihadiri H. Fadlilah Budiono, Bupati Sampang saat itu, dan juga Imron Rosyidi Ket Depag saat itu. ( 20 Feb 2006 ). Beberapa hari kemudian sejumlah  kiai yang diketuai KH. Abd. Wahhab Adnan bersama dengan MUI Sampang pada masa itu KH. Mubassyir dan Kapolsek Omben menemui Tajul cs. di Masjid Landeko' Karanggayam di tempat kediaman kakek Tajul (KH. AC. Nawawi). Selanjutnya dihadiri semua yang hadir pada pertemuan pertama, mereka berkumpul kembali untuk mendengarkan jawaban Tajul, dkk. Namun yang bersangkutan menurut mereka tidak mau hadir, maka majelis pertemuan mengeluarkan surat pernyataan melepas diri dari urusan Tajul dan menyerahkan kepada aparat yang berwajib serta tidak bertanggung jawab atas segala apa yang akan terjadi. ( 26 Feb 2006 ) – versi Abuya Ali Karrar Sinhaji (Pimpinan PP Daruttauhid, Desa Lenteng, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan

3.
 
Adanya perjanjian antara Tajul Muluk dan MUI Sampang bersama Ketua PCNU Sampang, Ketua DPRD Sampang, Depag Sampang, KA Bakesbangpol Sampang, dan para Ulama Sampang yang intinya ada 3 yaitu : Tajuk muluk dan pengikutnya tidak lagi menganut syiah, Tajul muluk dan pengikutnya pindah dari Omben dan jika tidak memenuhi salah satu dari dua opsi maka mereka siap mati (Akhol Firdaus Center for Marginalized Communities Studies (CMARs) ( 26 oktober 2009 )

4.
 
Rencana maulud nabi di Pesantren Ustad Tajul Muluk digagalkan oleh ratusan massa yang bersenjata ( 4 April 2011 )

5.
 
Selasa (5 April 2011) dilakukan pertemuan tertutup, antara Tajul Muluk dengan Bupati dan Wakil Bupati Sampang, Muspida, dan kelompok Ulama di Pendopo Kabupaten. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kapolda Jawa Timur, Irjend Untung S Radjab. Dari kalangan alim ulama, hadir Ketua PCNU Sampang, KH. Muhaimin Abd Bari, Rais Syuriah NU, KH. Syafiduddin Abd Wahid, Ketua MUI Sampang KH Bukhori Maksum, KH Zubaidi Muhammad, KH Ghazali Muhammad dan beberapa ulama lainnya. Alih-alih melakukan mediasi, pertemuan dengan Muspika justru memojokkan Tajul Muluk dan jamaah Syiah. Menurut Tajul Muluk, Muspida malah ikut menghakimi keyakinan jamaah Syiah. Muspida ikut melakukan desakan agar Tajul Muluk menerima berbagai opsi yang ditawarkan oleh MUI, PCNU, dan Basra. (Akhol Firdaus Center for Marginalized Communities Studies (CMARs))
Dari tahun 2006 sampai 5 April 2011, telah menunjukkan bahwa telah terjadi intimidasi baik dari tokoh agama, aparatur negara maupun dari sekelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat penganut Syiah di Omben Sampang Madura, yang pada intinya adalah ketidakinginan adanya warga yang menganut paham Syiah.

Peristiwa Pembakaran

1. Sabtu, 17 Des 2011, sekitar pukul 03.00 wib rumah pengikut aliran Syiah, Moh Siri (56) warga Dusun Gaddhing Laok, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Sampang dibakar massa.

2. Rabu 28 Des 2011, Ustad Iklil al-Milal, kakak dari Tajul Muluk yang merupakan tokoh Syiah di Nangkrenang, dipanggil Kapolsek Omben, AKP Aris di kantor Polsek Omben. "Mau ada serangan besar-besaran, Mas. Sasarannya  sampeyan (baca: Anda/jama'ah Syiah)," terang Iklil menirukan ucapan Kapolsek. Kapolsek Omben juga menegaskan bahwa pengerahan massa bisa membahayakan jamaah Syiah.

3. Kamis 29 Des 2011, sebelum pukul 09.00 wib, Ustad Iklil al-Milal melaporkan sekaligus meminta perlindungan kepada kapolsek adanya pergerakan ratusan massa.

4. Kamis 29 Des 2011, sekitar 09.30 wib, massa mulai bergerak dan membakar kompleks pesantren, yang terdiri dari Musala, asrama putrid, taman kanak-kanak dan toko kelontong. Ada pun aparat keamanan yang ada hanya 2 orang saja. Dan kemudian membakar 3 rumah lainya yaitu rumah Ustad Tajul, Iklil, Ibu Tajul dan Adik perempuan Tajul bernama Hani.

5.Kamis 29 Des 2011, sekitar pukul 10.30 telah datang sekitar 25 orang anggota Brimob bersenjata lengkap, mengamankan sisa-sisa bangunan yang telah terbakar.
Rangkaian kejadian ini sudah menunjukan adanya pembiaran dari aparat pemerintah, dalam hal ini kepolisian. Informasi intelijen jelas mengatakan, laporan dari korban yang terancam telah dilakukan, tetapi keberadaan aparat kepolisian terlambat datang. Sehingga kerugian tak terelakkan.

Kisah di Pengungsian

1.
 
Kamis 29 Des 2011 terjadi pengungsian dari penganut Syiah, awalnya mereka mengungsi di kantor kecamatan Omben, kemudian berpindah ke Polres Sampang, hingga akhirnya karena jumlahnya yang cukup besar sekitar 335 orang yang terdiri dari 107 anak dan 228 dewasa/ lanjut usia maka dipindahkan ke GOR Sampang.

2.
 
Tenaga medis hanya 2 orang untuk melayani pengungsi, padahal nyata-nyata ada 40 orang yang sakit.

3.
 
Aparat keamanan yang berjaga di GOR hanya  sekitar 6-8 orang.

4.
 
Dalam masa pengungsian diketahui harta benda pengungsi yang tersisa di rumah mereka telah dijarah.

5.
 
Di tengah ketidaknyamanan dan tak adanya jaminan keamanan, pengungsi terus ditekan untuk segera kembali ke rumah. Penekanan ini dilakukan oleh aparatur pemerintah baik berupa tekanan mental maupun fisik. Penekanan fisik dilakukan berupa pembongkaran kamar mandi dan saluran air yang digunakan oleh pengungsi.

6.
 
Tanggal 12 Jan 2012, pengungsi dipaksa pulang dengan menggunakan truk tanpa adanya pengawalan dari Kepolisian.

Pada saat ini bantuan rehabilitasi fisik lingkungan pesantren maupun rumah warga belum disalurkan oleh pemerintah. Sementara intimidasi terhadap warga Syiah dengan cara pengucilan, dan upaya tidak lagi memperkerjakan warga Syiah menjadi petani penggarap karena alasan berbeda keyakinan telah terjadi. Seturut dengan rasa aman dan perlindungan dari aparatur keamanan yang tak mereka dapatkan secara pantas.
Usaha-usaha Pengkafiran Syiah di Jawa Timur
Fatwa MUI Sampang: Menyatakan ajaran Tajul Muluk sesat ( notabene Ustad Tajul Muluk adalah ustad Syiah )

Fatwa MUI Jatim: Menyatakan Syiah Imamiah (12 Imam) adalah ajaran sesat.
Penetapan Ustad Tajul Muluk Sebagai Tersangka oleh Polda Jatim
Berdasarkan :  Surat Panggilan no: S.Pgl/626/III /2012/Ditreskrimum, tertgl 16 Maret 2012. Berdasar LP no: LP/03/ I/2012/Polres, tgl 3 jan 2012 dan Surat Perintah Penyidikan no: Sp. Sidik/ 47 / I/2012/Ditres krimum tgl 27 Januari 2012. Memanggil Tajul Muluk menghadap Kompol Drs. Supardi Astiko, M. Hum. Kanit I Kamneg Subdit I Pidum, kantor Ditreskrimum Polda Jatim.

Penetapan ini cukup mengejutkan karena Tajul Muluk dituduh telah melakukan penodaan agama dilapis dengan pasal pidana perbuatan tidak menyenangkan. Upaya penerapan tersangka dan dalil penodaan agama menurut hemat kuasa hukum Tajul Muluk begitu sangat dipaksakan dan tampak jelas telah didesain sebelumnya oleh kelompok tertentu yang menghendaki hal itu terjadi.

Upaya kriminalisasi dengan dalil penodaan agama ini jelas dapat memberi dalil baru bagi kelompok tertentu yang anti-Syiah dan yang kerap melakukan kekerasan verbal dan fisik untuk terus memberangus dan menekan Muslim Syiah di pelbagai tempat di Indonesia. Dan bagi Muslim Syiah, kasus penahanan dengan dalil penodaan agama yang menimpa Ustad Tajul Muluk bisa menimbulkan efek berantai yang mencemaskan bahkan mungkin membahayakan bagi eksistensi Muslim Syiah di Indonesia. Jika ini yang terjadi dan negara terus abai maka yang terjadi adalah penindasan, bahkan mungkin pembantaian.
Kenyataannya, Syiah sebagai sebuah mazhab telah diakui dalam dunia Islam sebagai bagian dari tubuh umat Islam, dan kenyataan tak ada negara yang secara resmi dan mengikat memberikan fatwa sesat terhadap ajaran Syiah.

Dalam konteks Indonesia, Syiah dapat dianggap sebagai peletak fondasi dasar keislaman di Indonesia, dan merupakan penyebar agama Islam pertama di nusantara. Alkuturasi budaya Syiah dengan budaya lokal telah terbukti ada. Gus Dur sebagai tokoh Islam di Indonesia juga menyatakan NU adalah Syiah kultural. []

Antara Bunyi Jangkerik dan Kicau Murai


Burung Murai Batu sudah sulit didapatkan di habitat aslinya, tapi di Jatibarang ditemukan tempat
penangkarannya. 
 
      Suara jangkerik bersahut-sahutan, bersaing dengan kicauan burung menyambut tetamu yang
datang ke Shakila (SKL) Bird Farm di Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat. Di tempat itu jutaan
jangkerik berrhimpit-himpitan dalam satu kolam seluas 28 meter x 4 meter persegi.  Disini 
Jangkerik itu ditangkar.
 
Namun itu hanya usaha kedua. Di areal 2,4 hektar #sang raja# adalah burung Murai Batu. 
Penggemar burung dari luar kota dimanjakan dengan penginapan (guest house). Syamsul Saputro,
 lulusan universitas di Hannover, Jerman, pemilik tempat ini.  #Saya kembali untuk memajukan
 kampung halaman. Daerah juga harus bisa berkembang, tidak hanya di Jakarta,#katanya pekan lalu.
 Ketertarikan Syamsul berawal dari keinginan kakaknya memelihara burung pada awal 2009. Untuk
 itu dia mencari tahu burung apa yang tepat untuk dipelihara. #Saat browsing di internet, saya
 melihat burung murai batu. Wah,ini bagus sekali,#ujarnya. Seketika itu hatinya langsung 
tertarik. Namun untuk memelihara, Syamsul harus berkonsultasi dahulu dengan anaknya.  Karena 
anaknya tahu kalau bapaknya sudah hobi bisa kebablasan. Dulu dia sempat memelihara 400 ayam 
bangkok. 
 
Atas izin anaknya, Syamsul memelihara  seekor burung murai batu. Tak lama berkembang menjadi 
enam ekor.  #Semakin lama akhirnya semakin banyak, #ujarnya terkekeh. Harga burung murai batu 
yang tinggi, tak menyurutkan minatnya. 

Tak mudah mencari bibit murai batu. Dia harus datang ke hutan Aceh untuk mendapatkan bibit 
terbagus murai batu. #Dalam seminggu, belum tentu dapat,#kenangnya. Memang, keberadaan murai
batu  benar-benar sudah sulit didapatkan di habitat aslinya. #Sekarang saja mencari murai batu
di daerah asalnya, yaitu Aceh, sangat sulit,#ujarnya.

Namun kini dengan bekal perkenalan dengan mantan petinggi gerakan Aceh Merdeka (GAM), Syamsul 
tak perlu lagi ke Aceh untuk mencari muraibatu. #Cukup dikirim dia saja, modal kita sama-sama
percaya,# katanya. Tetapi pengiriman itu tetap mengikuti prosedur, yaitu dengan berbagai izin,
dan tidak bisa dilakukan setiap saat. #Yang kami inginkan mencari kualitas, bukan kuantitas,#
katanya. Apalagi saat ini Syamsul hanya ingin mencari burung tipe penguasa wilayah teritorial. 
Karena mencari kualitas itu, tahun lalu pengiriman burung dari Aceh hanya tiga kali. 

Syamsul kini paham benar tentang burung Murai batu yang berkualitas. Keberadaan murai batu yang
 banyak dalam satu rumah menurut Syamsul sangat tidak efektif. #Idealnya sebenarnya satu rumah 
itu hanya satu kandangan. Karena nantinya suara kicaunya tidak akan bagus,#katanya. Itulah yang
 membuat Syamsul berfikir untuk memulai usaha penangkaran murai batu. #Hanya murai batu, supaya
 ekslusif,#ujarnya.

Dia mulai membeli sebuah lapangan tertutup gelanggang olahraga bulutangkis seluas 300 meter 
persegi. #Dari pada tidak terpakai lagi, lebih baik saya gunakan untuk penangkaran burung,#
 katanya.  Burung-burung murai batu  di tempatkan disitu. Kandang dibuat  permanen dan di 
bagian depan dibuatkan saluran pencegah hama yang diisi air. 

Semakin hari burung murai batu semakin berkembang biak. Syamsul membuat sebuah penangkaran baru 
lagi berukuran 280 meter persegi tepat di belakang tempat pertama. Kini, di areal tersebut
 selain dua ruangan besar untuk burung produksi juga, juga ada ruang anakan serta sebuah ruang
 untuk penyuapan anak burung (dilolo).  

Selain ditangkarkan burung itu juga dijual. Karena itu untuk memuaskan penggemar burung murai 
batu dia juga membangun penginapan disamping tempat penangkarannya. Syamsul berharap
 penangkaran burung murai batu bisa menjadi lokasi wisata di daerah Indramayu. Di lahan itu 
juga dilengkapi ratusan pohon mangga gedong gincu yang sudah beberapa kali berbuah. #Pohon 
mangga itu nantinya akan dijadikan pembiakan kroto. Namun untuk mencari bibitnya sekarang masih 
sulit,# katanya.

Tak sulit anda menemukan tempat ini. Jika menggunakan bus umum dari Jakarta  turun di depan
 Kantor Polisi Sektor Jatibarang. Lalu naik ojek motor ojek atau berjalan kaki sekitar 50 
meter penangkaran murai batu di Desa dan Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu milik 
Syamsul sudah terlihat. Selamat menikmati kicauan burung murai batu.
 
Laporan Ivansyah---Indramayu

Minggu, 18 Maret 2012

Bambang Widjojanto : Ada Perbedaan Pendapat dalam Kasus Angie


Perihal perbedaan pendapat di antara penyidik dan pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) kian terang. Kemarin di kantor KPK, Jakarta digelar konferensi pers 
lengkap pimpinan KPK mulai dari Abraham Samad,  Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas
, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain.

Bambang dalam acara itu mengakui adanya perbedaan pendapat dalam melihat suatu 
kasus. "Dalam ekspose orang berbeda pendapat adalah wajar, itu adalah dinamika,
"katanya.

Perbedaan itu bermula saat penetapan tersangka Angelina Sondakh, anggota DPR dari
 Partai Demokrat, dalam kasus suap Wisma Atlet Palembang. Sehingga  pimpinan KPK
 mengembalikan penyidik ke institusinya masing-masing  Markas Besar Polri dan 
Kejaksaan Agung. Mereka Afief Y Miftach, Rosmaida, Hendy Kurniawan, Moch Irwan 
 Susanto, dan Dwi Aries. 

Buntutnya, puluhan penyidik  memprotes sikap pimpinan KPK itu. Namun, Wakil Ketua
KPK, Bambang Widjojanto, membantah terjadinya protes puluhan penyidik atas 
kebijakan yang mengembalikan lima rekannya Senin lalu. "Tidak benar jika persoalan
 itu soal protes memprotes,"ujar bekas pengacara YLBHI itu.

Menurut Bambang, penyidik tidak mengajukan protes kepada pimpinan, tetapi hanya
 berdiskusi, digelar di ruang rapat. "Hubungan diskusinya, kami adalah keluarga,
 pimpinan sebagai bapak dan penyidik sebagai anak, boleh dong komunikasi,"katanya.

Dia juga mengatakan, perbedaan pendapat tersebut tidak bisa disebut perpecahan.
 "Kecuali ada kolabolator-kolaborator yang meginginkan seperti itu," ujarnya.
 Penerima penghargaan Robert F. Kennedy Human Rights Award ini juga mempertegas,
  informasi yang berkembang itu berlebihan, tendensius dan manipulatif.  Menurut
 Bambang Widjojanto ada tiga alasan sehingga penyidik KPK kembali ke institusinya.
 Pertama , karena masa kontraknya sudah habis, kedua karena promosi, dan ketiga 
untuk menjaga independensi KPK. "Tapi semuanya itu melalui meja pimpinan,"ucapnya.

Bambang mengatakan, penarikan itu sedikit menimbulkan masalah di KPK karena mereka
 sedang menangani kasus. Apalagi Angie, sudah sebulan lebih ditetapkan sebagai 
tersangka oleh KPK, namun sampai saat ini belum juga ada saksi  diperiksa. Bahkan
 janda artis Adjie Massaid itu juga belum diperiksa oleh penyidik. Walau KPK 
berdalih, itu adalah bagian dari strategi pemeriksaan.

Usai diskusi itu, menurut Bambang muncul pertimbangan, agar penarikan para
 penyidik itu sebaiknya setelah kasus yang ditanganinya tuntas. "Tapi semuanya itu,
 tetap melalui meja pimpinan juga," katanya.

AT/RUSMAN PARAQBUEQ

Wahabi, Menghalalkan Kekerasan Atas Nama Agama



“Binatang buas tak membunuh demi kesenangan. Manusia satu-satunya yang
 memandang penyiksaan atas sesama ciptaan Tuhan sebagai hal yang menyenangkan”, James Anthony Froude, Sejarahwan.

TIDAK masuk akal sehat, bila sekelompok orang yang mengatasnamakan “pemurnian” agama mengambil alih tugas aparat untuk menghukum kelompok lain sesama agama, hanya karena berbeda paham dengan mereka. Dengan beringas dan merasa benar, mereka menghancurkan rumah, rumah ibadah kelompok lain yang menurut mereka sesat. Pada hal, mayoritas masyarakat tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi swasta, Jenderal TNI (Purn) Dr. Ir. Drs. Abdullah Mahmud Hendropriyono SH, SE, MBA, MH, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menyebut Wahabi terkait dengan rentetan pemboman yang terjadi di negeri ini (Politik.kompasiana.com, Jakarta, December 2009 14:59)

Pada kesempatan lain, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj, dalam acara bedah buku “Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi: Mereka Membunuh Semuanya, Termasuk Para Ulama” yang digelar GP Ansor di Kampus Politeknik Batam, Minggu (5/2), menyatakan bahwa ajaran Salafi Wahabi yang mengajarkan kekerasan dan intoleransi tidak cocok dengan tradisi dan budaya Islam di Indonesia. “Wahabi mengajarkan ektrimisme dan kekerasan. Ajaran ini selangkah menuju terorisme,” kata Aqil. Menurutnya, Islam merupakan agama yang terintegrasi dengan tradisi dan budaya santun dan cinta damai. Sehingga Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, apalagi mengajarkan jalan jihad melalui aksi terorisme (Kaskus.us, Batam, Senin, 06 Februari 2012 , 01:31:00). Siapa Wahabi itu?

Dari pemurnian akidah menjadi gerakan sosial-politik

Menyebut Wahabi (Wahhabi), tidak bisa dilepaskan dari gerakan Salafiyah, kelompok yang memahami agama seperti halnya yang dipahami oleh generasi terdahulu (salaf as-shalih). Setelah Baghdad –pusat peradaban Islam– dihancur-leburkan bangsa Mongol pada 1258, dunia Islam mengalami kemunduran dalam berbagai bidang, baik pemikiran keagamaan, politik, sosial, maupun moral. Kejahatan merajalela, penguasa tak berdaya, dan para ulama tak bisa berijtihad (berpendapat untuk menetapkan suatu fatwa) secara murni lagi. Pada pertengahan abad ke-13 M itu masyarakat Islam banyak yang menjadi penyembah kuburan nabi, ulama, dan tokoh-tokoh tarekat untuk berharap berkah para anbia (nabi) dan aulia (wali). Kaum Muslimin pada era kemunduran itu cenderung meninggalkan Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka terjebak dengan perbuatan syirik (mempersekutukan Tuhan) dan bid’ah (menyalahi ajaran yang benar), dan lebih percaya pada khurafat (menyeleweng dari akidah
 Islam) dan takhyul. Kondisi itu melahirkan sebuah gerakan yang dikenal dengan istilah Salafiyah.

Salafiyah, gerakan yang dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah (wafat 1328), penganut mazhab Hambali, berupaya untuk menghidupkan kembali ajaran kaum Salaf, generasi awal Islam, dengan tujuan agar umat Islam kembali kepada ajaran Al Qur’an dan hadis (al-ruju’ ila al Kitab wa al-Sunnah), serta meninggalkan pendapat ulama mazhab yang tidak berdasar, dan segala bid’ah yang terselip di dalamnya. Ibnu Taimiyah berpendapat, tiga generasi awal Islam yang biasa disebut sebagai kaum Salaf, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat Nabi, kemudian tabi’in (generasi yang mengenal langsung para sahabat Nabi), dan tabi’ut (generasi yang mengenal langsung para tabi’in), adalah contoh terbaik untuk kehidupan Islam (Islam Digest Republika, 17 Juli 2011).

Dalam perkembangannya, gerakan tersebut dikenal juga sebagai gerakan tajdid (pembaruan) yang sebenarnya merupakan watak dari ajaran Islam. Selain memelihara ajaran Islam yang utuh, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, tajdid  juga memecahkan masalah baru yang selalu muncul dalam masyarakat Islam sebagai akibat perkembangan zaman. Doktrin yang menonjol dari gerakan Salafiyah, antara lain, pintu ijtihad selalu terbuka sepanjang masa, taklid (ikut-ikutan tanpa mengetahui sumber hukumnya) diharamkan, serta diperlukan kehati-hatian dalam berijtihad dan berfatwa. Karena itu, kaum Salafi yang benci terhadap bid’ah pun menghindar dari perdebatan yang tak berujung, seperti memperdebatkan masalah akidah.

Namun, usaha yang dilakukan para ulama untuk menindak tegas segala praktik menyimpang dari kemurnian Islam itu dengan cara santun, seakan-akan hilang ditelan arus gelombang yang begitu kuat dari pihak yang menentang. Sampai dengan dimasukinya abad ke-19 M pun tidak banyak perubahan yang terjadi, dunia Islam benar-benar terpuruk dan terjebak pada taklid buta, dan mengalami kemunduran dalam berbagai bidang, baik pendidikan, sosial, politik, maupun budaya. Hampir seluruh dunia Islam berada dalam cengkeraman penjajah. Saat itu, muncul tokoh baru yang menghidupkan dan mendirikan Salafiyah modern yang berbeda dengan era Salafiyah klasik. “Salafiyah modern intinya bersifat intelektual dan modernis, serta tujuannya lebih beragam”, tulis John L Esposito, guru besar untuk bidang Studi Islam di Universitas Georgetown, Amerika Serikat, dalam Ensiklopedia Oxford: Dunia Islam Modern. Gerakan tajdid baru untuk mengembaikan Islam pada bentuk murninya, dan
 mereformasi kondisi moral, budaya, dan politik Islam yang dirintis oleh Jamaluddin al-Afghani (1839-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905) ini pun segera menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Gerakan Salafiyah yang paling sukses secara politik adalah gerakan Islam militan yang dikenal sebagai Wahabi, didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ibnu Sulaiman at-Tamimi (1703-1791). Di sebuah dusun terpencil bernama Di’riyyah, Najd (Nejed), Jazirah Arab, Abdul Wahab mencetuskan sebuah paham yang mengakui pengikut ahl as-Salaf, oleh pengikutnya diberi nama al-Muslimun, atau disebut juga al-Muwahhidun, yang berarti pendukung ajaran yang memurnikan ketauhidan Allah SWT. Namun, paham tersebut lebih dikenal sebagai Wahabi, istilah yang diberikan oleh musuh-musuhnya yang melihat adanya perbedaan cara yang jelas dengan Salafiyah.

Menurut Abdullah Mohammad Sindi, seorang profesor Hubungan Internasional berkebangsaan Saudi-Amerika, dalam artikelnya ‘Britain and the Rise of Wahhabism and the House of Saud‘, pemerintah Inggris turut andil dalam membidani gerakan Wahabi tersebut, dengan tujuan menghancurkan kekuatan Islam dari dalam, dan meruntuhkan Daulah Turki Ustmaniyah (Ottoman), yang waktu itu menjadi pemimpin negara-negara Islam. Prof Sindi merujuk ‘Hempher: The British Spy to the Middle East’, buku memoar Hempher, seorang anggota dinas rahasia Inggris yang berhasil menyusup menjadi mentor Abdul Wahab dalam ideologi dan strategi perjuangan. Untuk memudahkan tugasnya, Hempher berpura-pura menjadi seorang mualaf dengan nama Muhammad. Selama penugasan, sebagaimana yang diceritakan, Hempher pernah berdiam di Basrah, Irak, dan di situ pada tahun 1125 H ia bertemu dan bersahabat dengan Abdul Wahhab. Sejak saat itu, mereka berdua diceritakan pula menjalin persahabatan yang
 dekat.

Hempher mendekati Abdul Wahab dalam waktu yang relatif lama, memberinya saran, dana untuk pergerakan dan hadiah-hadiah lain yang menarik. Dengan cara yang licik ia berhasil mencuci otak Abdul Wahab, meyakinkan bahwa orang-orang Islam yang sesat mesti dibunuh, karena telah melakukan penyimpangan yang berbahaya. Karena melakukan perbuatan-perbuatan bid’ah dan syirik, mereka dianggap telah keluar dari prinsip-prinsip Islam yang mendasar, dan satu-satunya cara adalah memperbaikinya dengan “tangan” (yad) atau kekuatan. Abdul Wahab yang terobsesi dan merasa bertanggung jawab untuk memurnikan dan mereformasi Islam, membentuk sebuah aliran baru untuk menyerang dan memberantas semua kebiasaan buruk yang ada dalam masyarakat Arab waktu itu. Hempher pun berhasil membujuk Syeikh Dir’iyyah, Muhammad bin Sa’ud, penguasa Di’riyyah, untuk mendukung gerakan Abdul-Wahhab.

TAHUN 1744, aliran Wahabi berubah menjadi sebuah gerakan sosial-politik, setelah bersekutu dengan penguasa Di’riyyah tersebut, dan mulai menyerang daerah sekitarnya dengan alasan memurnikan ajaran Islam. Di bawah pimpinan Abdul Azis bin Muhammad Al Sa’ud, pengganti Ibnu Saud yang wafat 1765, gerakan Wahabi berhasil menguasai Riyadh, Kharj, dan Qasim di wilayah Arabia Tengah pada tahun 1792. Kemudian, tahun 1797 menyerbu Teluk Persia, Oman, Qatar, dan Bahrain. Setelah itu, dilanjutkan menyerbu Thaif, Karbala, dan menghancurkan makam Husain (cucu Nabi SAW), Fatimah (putri Nabi SAW), dan imam-imam Syiah. Dan, tahun 1803 menyerang Makkah, merusak kiswah sutra penutup Ka’bah. Tahun 1804 menyerang Madinah, menghancurkan makam-makam para sahabat dan para syuhada (pahlawan) perang Badar dan Uhud, merusak hiasan-hiasan yang ada pada makam Nabi Muhammad SAW. Bahkan, jika saja pemerintah Turki tidak mencegahnya dengan kekerasan pula, makam Nabi SAW pun nyaris
 rata dengan tanah (Islam Digest Republika, 27 Desember 2009). Akhirnya, tahun 1818 penguasa Turki mengirimkan pasukan untuk memadamkan gerakan Wahabi, meratakan ibu kota Di’riyyah dengan tanah, dan menangkap para pemimpinnya.

Namun, saat Inggris –yang waktu itu menjadi negeri adikuasa– berhasil menjajah Bahrain pada tahun 1820, dan mencari jalan untuk memperluas area jajahannya, dilihat sebagai peluang bagi klan Sa’ud untuk memperoleh perlindungan, dan bangkit kembali. Tahun 1843 Faisal Ibn Turki al-Saud yang dipenjara di Kairo, Mesir, berhasil melarikan diri dan kembali ke Najd, melakukan kontak dengan pemerintah Inggris untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan. Tahun 1902, Abdul Aziz Ibnu Sa’ud dengan dukungan Inggris berhasil merebut kembali Ryadh, bangkit kembali, dan melakukan pemberontakan melawan Turki.

Celakanya, Turki yang ikut bersekutu dengan Jerman pada Perang Dunia Pertama (1914-1918) mengalami kekalahan, dan pada deklarasi Konferensi Perdamaian Paris (21 Janurai 1920), yang disusul dengan Perjanjian Sevres (Agustus 1920) Turki terpaksa menyerahkan seluruh teritorinya di Balkan dan Arab ke pihak negara sekutu untuk dibagi-bagi. Inggris menguasai wilayah Arab, termasuk Palestina.

Tahun 1924, Sa’ud berhasil menduduki Makkah, dan setahun kemudian menguasai Madinah dan Jeddah, menjadi negara baru dengan nama Saudi Arabia. Sejak itu pula, aliran dan kekuatan politik Wahabi memiliki kedudukan kuat di jazirah Arab (Saudi Arabia, Yaman, dan Yordania). Kesuksesan itu diceritakan dalam film Lawrence of Arabia, film Inggris (1962), yang dibuat berdasarkan kehidupan Thomas Edward Lawrence, seorang letnan Angkatan Darat Inggris yang semula ditempatkan di Kairo, mahir berbahasa Arab, dan mempunyai banyak kawan orang Arab. Namun, sejarahwan Inggris, Martin Gilbert, dalam tulisannya ’Lawrence of Arabia was a Zionist’ menyebut Lawrence sebagai agen Zionisme (Jerusalem Post edisi 22 Februari 2007).

Menurut Esposito, keberhasilan merebut Riyadh, adalah awal periode pertama negara Saudi Arabia yang mengantarkan dan memantapkan Wahabi sebagai kekuatan keagamaan dan politik terkuat di Jazirah Arab selama abad be-19 dan awal abad ke-20. Cara Wahabi tersebut, adalah sumber fundamentalisme modern Islam yang mengadopsi cara Khawarij –bersikap arogan, kasar, memusuhi, memblacklist, membid’ahkan setiap da’i, aktivis atau ustadz yang bukan dari kalangannya atau yang berbeda dengannya. Kelompok garis keras fanatik di era awal kebangkitan Islam tersebut, yang menghalalkan cara kekerasan untuk mencapai keberhasilan yang diinginkannya, sebenarnya sudah jauh menyimpang dari cara Salafiyah klasik maupun modern, yang toleran.

Sama tujuan pun, para kelompok radikal itu bisa saling bermusuhan
Gerakan Wahabi pernah masuk ke Indonesia melalui para jemaah haji, dan konon pengaruhnya yang paling jelas adalah gerakan Kaum Paderi di beberapa daerah di Sumatera Barat dan sekitarnya yang mengadakan pembaruan pemikiran beragama dengan kekerasan. Atau, sering pula dikaitkan dengan Al Irsyad, Muhammadiyah atau Persis (Persatuan Islam) yang melakukan pembaharuan melalui jalur pendidikan. Namun, tiba-tiba saja, sejak tahun 1980-an istilah Wahabi muncul kembali dalam banyak versi yang membingungkan.

Menurut Hendropriyono, Wahabi dinisbatkan (dikaitkan) kepada kelompok teroris yang menebar bom, seperti kelompok Nurdin M Top (Jamaah Islamiyah), Majelis Mujahidin Indonesia, dan kelompok radikal yang mengkafir-kafirkan kelompok Islam lain. Sebelumnya Wahabi juga dijadikan stigmatisasi bagi mereka yang melakukan gerakan dakwah untuk pemurnian beragama dengan cara yang lugas, sehingga memancing perselisihan paham, yang juga membuat kelompok lain menjadi resah. Pihak intelijen, menyebutnya sebagai kelompok Salafi, dan membedakan menjadi kelompok Salafi jihadi, Wahabi aliran keras, yang suka melakukan jihad dengan bom, dan berhubungan dengan Al Qaeda, dan yang berdakwah dengan keras yang menghujat (tahdzir) kelompok lain untuk “meng-Islamkan orang Islam”.

Istilah Salafi, tidak menyebut Wahabi, juga dipopulerkan oleh Nashiruddin Al-Albani, tokoh Salafi yang paling berpengaruh, pada dekade 1980-an di Madinah. Jamaahnya kemudian dikenal dengan al-Jamaah al-Salafiyyah al-Muhtasib. Sebenarnya, hampir sama dengan Wahabi, Salafi yang dimaksudkan  Al-Albani adalah  suatu gerakan untuk memurnikan kembali ajaran Islam dengan mengedepankan kampanye pembasmian terhadap segala sesuatu yang dianggap bid’ah. Namun, Al-Albani tidak menggunakan nama Wahabi karena istilah ini dianggap kurang tepat. Menurutnya, di dalam nama itu terkesan ada pemujaan terhadap tokoh.

Sejarah mencatat, gerakan Salafi Wahabi berkembang ke luar Saudi karena dibawa oleh para sarjana lulusan sejumlah perguruan tinggi di Saudi, atau di negara lain yang mendapat bantuan finansial serta  tenaga pengajar dari pemerintah Saudi, seperti LIPIA (Lembaga Ilmu Pendidikan Islam dan Bahasa Arab), Jakarta, yang merupakan cabang dari Universitas Muhammad Ibnu Sa’ud, Riyadh, Saudi Arabia. Konon, seluruh biaya operasional peguruan tinggi negeri di Saudi, dan di luar negeri yang berafiliasi ke universitas negara petrodolar tersebut, disubsidi penuh 100 persen oleh negara. Dan semua mahasiswanya mendapatkan beasiswa. Oleh karena itu, tidak heran kalau banyak pemuda Indonesia yang bermimpi untuk dapat kuliah di salah satu perguruan tinggi di Saudi. Selain gratis, mendapat beasiswa penuh, juga mendapat tiket pulang gratis setiap tahun. Kalau tidak dapat kuliah di Saudi, minimal dapat belajar di LIPIA, yang juga memberikan beasiswa penuh. Bahkan tidak
 jarang ada mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) yang juga kuliah rangkap di LIPIA, hanya untuk mendapatkan beasiswanya.

Bantuan finansial tidak hanya sampai di situ, setelah para sarjana itu pulang ke negara masing-masing, mereka pun masih akan tetap dapat kucuran dana dari Saudi melalui berbagai lembaga, atau organisasi, binaan negara, seperti Rabithah Alam Islamy, WAMY (World Association of Muslim Youth), dan lain-lain. Bantuan finansial diberikan khususnya kepada para alumnus atau non-alumni perguruan tinggi Saudi yang mendirikan lembaga pendidikan, seperti sekolah atau pesantren, dan membangun masjid. Tentulah ada tujuan khusus, mengapa pemerintah Saudi mau mendanai ribuan mahasiswa lokal dan internasional tersebut. Tiada lain, tujuan khusus menyebarkan misi Wahabi ke seluruh dunia. Umumnya, sarjana lulusan universitas Saudi yang sudah menganut paham Wahabi, dapat diketahui dengan mudah dengan indikasi suka mengecam pihak-pihak lain yang melakukan tahlilan, peringatan maulid Nabi SAW, ziarah kubur, dan semacamnya.

Menurut catatan, alumni LIPIA angkatan 1980-an, kini menjadi tokoh terkemuka di kalangan Salafi, di antaranya adalah Yazid Jawwas (aktif di Minhaj us-Sunnah di Bogor), Farid Okbah (direktur al-Irsyad), Ainul Harits (Yayasan Nida’ul Islam, Surabaya), Abubakar M. Altway (Yayasan al-Sofwah, Jakarta), Ja’far Umar Thalib (pimpinan Laskar Jihad, dan pendiri Forum Ahlussunnah Wal Jamaah) dan Yusuf Utsman Bais’a (direktur al-Irsyad Pesantren, Tangerang). Yang menarik, generasi pertama LIPIA sangat anti terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, dan Darul Islam, yang kebetulan punya penampilan dan tujuan gerakannya hampir sama, yaitu untuk memurnikan kembali aqidah Islam. Meskipun secara teoritis dapat seiring dengan kelompok Persis (Persatuan Islam) namun dalam kenyataannya Salafi Wahabi cenderung mengambil jarak dengan Persis. Bahkan, sesama Salafi pun saling membid’ahkan.

LANTAS, siapa yang dimaksud dengan Wahabi tulen di Indonesia? Dengan mengutip Abu Abdirrahman Ath-Thalibi yang menulis Dakwah Salaf Dakwah Bijak, kelompok yang diidentifikasi Nur Khalik Ridwan sebagai kelompok Wahabi tulen di Indonesia adalah mereka yang disebut dengan Salafi Yamani, merujuk kepada murid-murid Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i, yang memimpin Ma’had Darul Hadits di daerah Dammaj, Sha’dah, Yaman. Menurut intelijen, kelompok ini memang termasuk suka menyerang kelompok lain yang dianggap berbeda paham.

Pada waktu terjadi konflik beragama beberapa tahun yang lalu, kelompok Salafi Yamani di Indonesia mendirikan FKAWJ (Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah), dan mengirim Laskar Jihad yang dipimpin oleh Ja’far Umar Thalib ke wilayah konflik di Ambon dan juga di Poso, Sulawesi Tengah. Namun, setelah munculnya fatwa-fatwa syaikh Salafi di Arab Saudi, menyusul berbagai penyimpangan yang terjadi dalam Laskar Jihad, FKAWJ dibubarkan, dan Ja’far Umar Thalib dipulangkan. Sejak saat itu, Ja’far Umar Thalib memusuhi kelompok Salafi Yamani dan membelot dari mereka. Kelompok Salafi Yamani sendiri, setelah pembubaran FKAWJ, mengembalikan seluruh fokus aktifitas mereka di sejumlah pesantren dan masjid di berbagai daerah di Indonesia. Berbeda dari sebelum pembubaran itu, mereka sekarang berkembang ke hampir tiap propinsi di Indonesia. Di kota-kota besar Indonesia, dakwah mereka dapat kita temui dengan mudah.

Pada pihak lain, Ketua FPI, Muhammad Rizieq Shihab, juga alumni LIPIA, walaupun tidak menjadi Wahabi, dan bukanlah penganjur Wahabi tulen, tampaknya telah mengadopsi mentalitas Wahabisme Saudi dari tempatnya belajar, dan Universitas Ibnu Sa’ud di Riyadh. Jika kolega-kolega Wahabinya mengambil bentuk permusuhan terhadap musuh-musuh alamiah Wahabi, maka Rizieq Shihab menampilkan model Islam konfrontatifnya terhadap apa yang ia pandang maksiat atau kesesatan.

Di Indonesia sendiri, banyak sekali kalangan Salafi, termasuk Salafi dakwah, atau Salafi sururi (suriyah) yang tidak menampilkan identitasnya, sebenarnya mempunyai pandangan yang berbeda dengan kalangan Salafi Wahabi puritan yang memilih berdakwah dengan cara kekerasan tersebut. Oleh karena modus pengembangan mereka yang berbasis pesantren, maka gerakan Salafi Wahabi di Indonesia umumnya bertabrakan langsung dengan konstituen Nahdlatul Ulama (NU), yang paling sering disebut sebagai biang bid’ah, selain kelompok Ahmadiyah dan Syiah yang menjadi musuh besar mereka. Hal ini sudah terjadi di NTB, di mana sejumlah konflik terbuka berlangsung karena NU pun mau “main keras” bila dipaksa.

Jihad ke Afganistan, bukan ke Palestina
Dalam buku Sholeh Al-Wardani, penulis asal Mesir, berjudul Fatwa-fatwa bin Baz mengkritisi Juru Fatwa Agung (Grand Mufti) Saudi Arabia Abdul Aziz bin Baz yang mengeluarkan fatwa untuk berjihad ke Afghanistan. Yang  menjadi tanda tanya besar, adalah: “Mengapa fatwa itu memerintahkan berjihad ke Afghanistan, dan tidak ke Palestina?”. Sepertiya betul kesimpulan Sholeh Al-Wardani, yang mengatakan bahwa, ada tangan-tangan tertentu yang menunjuk dan mengarahkan fatwa jihad Wahabi itu. Kader-kader Wahabi yang berjihad ke Afghanistan itu sebenarnya hasil rekayasa intelijen Eropa Barat untuk menghabisi pengaruh komunisme Eropa Timur di Afghanistan demi kepentingan mereka (http://www.didiksugiarto.com/2011/01/sejarah-gerakan-wahabi.html).

Brahma Chellaney, guru besar studi strategis pada Center for Policy Research di New Delhi, dan penulis Asian Juggernaut dan Water Asia’s New Battleground, dalam sebuah artikelnya menuliskan bahwa Saudi yang menerapkan Islam Wahabi, dikenal sebagai sumber fundamentalisme modern Islam yang mengekspor bentuk keyakinan tidak terkendali dengan mendukung kelompok-kelompok muslim ektremis di negara lain, yang lambat-laun mematikan tradisi Islam yang lebih liberal. Yang menjadi pertanyaan, mengapa yang menjadi sasaran jihad mereka adalah negara-negara yang bermasalah dengan Amerika Serikat.

Hubungan Saudi dengan Amerika sudah terjalin lama sejak akhir Perang Dunia Kedua, dengan terbukanya hubungan bisnis minyak yang menguntungkan. Namun, kerja sama politik mulai dikukuhkan pada tahun 1980-an, ketika pemerintahan Ronald Reagan menggunakan Islam sebagai alat ideologis untuk mendorong perlawanan bersenjata melawan tentara pendudukan Soviet di Afganistan. Pada 1985, dalam suatu upacara di Gedung Putih yang dihadiri beberapa orang pemimpin Mujahidin –pejuang-pejuang jihad yang kelak berkembang menjadi Taliban dan Al Qaeda– Reagan menoleh ke arah para tamunya dan berkata, “Tuan-tuan, ini merupakan cerminan moral dari bapak-bapak pendiri Amerika” (Koran Tempo, 23 November 2011).

Setelah Soviet keluar dari Afganistan, dukungan internasional untuk jihad mulai meredup dan para mujahidin kembali ke negara masing-masing. Osama bin Laden pun kembali ke Saudi. Namun, pada tahun 1990, ketika Irak menyerang Kuwait yang mengakibatkan ketakutan pada pemerintah Saudi, Osama melakukan pendekatan pada Raja Fahd, dan menawarkan bantuan untuk mempertahankan kerajaan, dengan membangun benteng pertahanan dan bantuan pasukan Mujahidin yang pernah dibinanya. Namun, Raja Fahd menolak. Osama jadi sakit hati, karena Raja Fahd ternyata lebih percaya kepada Amerika sebagai penyelamat negerinya. Masalahnya, Raja Fahd tak cukup yakin apakah kelompok Osama akan mampu menahan gempuran pesawat tempur Irak. Saran yang diberikan Osama pada Raja Fahd rupanya tak cukup meyakinkan, karena itu Raja Fahd minta bantuan kepada Amerika dan negara barat lainnya untuk melindungi kerajaan Saudi dari serbuan tentara Irak.

Menurut Osama, undangan Saudi terhadap Amerika sama artinya dengan penghinaan terhadap negara Islam. Sebab menurut Osama segala kerusakan yang ada di negara-negara Islam pada umumnya disebabkan oleh negara-negara kafir yang superpower. Menurut Osama, dengan mengundang Amerika ke Saudi, sama artinya dengan meminta dihancurkan oleh negara kafir. Merasa tak sejalan lagi dengan pemerintah, Osama dan para pengikutnya keluar dari Saudi. Mereka membangun jaringan Al Qaeda untuk menyerang Barat. Pada tahap pertama, Osama dan pengikutnya pindah ke Sudan (1992-1994), ke Pakistan (1994), dan akhirnya bergabung dengan Taliban di Afganistan. Jelaslah, sejak tahun 1992 kepemimpinan Al Qaeda telah berhijrah dan membangun pergerakan jihad dalam skala global dalam rangka menghancurkan hegemoni Barat.

Tempat-tempat latihan dibangun di berbagai lokasi di Afganistan, demikian juga dengan jaringan yang berskala internasional. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menyerang Barat. Dalam programnya, Al Qaeda memasukkan upaya untuk konsolidasi organisasi jihad, memproduksi video rekaman dengan resolusi tinggi, dan melibatkan dunia publik. Pada 1996 dan 1998 Osama mendeklarasikan perang melawan Amerika atas nama Al Qaeda. Deklarasi ini diikuti dengan serangan bom ke kedutaan Amerika di Tanzania dan Kenya. Konon, jaringan Al Qaeda itu pun menyebar sampai ke Indonesia yang muncul dengan kasus teroris yang sampai sekarang masih bergerak di bawah tanah, dengan pemain baru.

Mencegah lebih baik daripada harus memeranginya! 
Sekarang ini, sebenarnya ada tiga kelompok yang menyikapi kehadiran gerakan Wahabi di Indonesia. Kelompok pertama, adalah mereka yang menerima dakwah Wahhabiyah,
namun melakukan usaha modifikasi, baik sedikit, separuh, atau sebagian besar. Bahkan,
di antaranya, ada pula yang hanya mengambil ruh semangatnya tanpa perlu konsisten
dalam menerapkan pesan dakwah tersebut. Kelompok kedua, adalah orang-orang yang merespon positif dakwah tersebut dan menerima secara bulat tanpa usaha
memodifikasinya. Mereka menerima dakwah dan berusaha menyebarkannya di lingkungan- lingkungan mereka.  Dan kelompok ketiga, adalah orang-orang yang menolak  mentah- mentah dakwah tersebut. Bagi mereka, dakwah yang diserukan oleh kelompok Wahhabiyah itu tidak sesuai dengan  karakter masyarakat Indonesia yang sudah memiliki tradisi keislaman tersendiri. Dakwah tersebut tidak cocok, karena itu mereka tolak secara mutlak.

Dua kelompok pertama, di tengah masyarakat kita, kerap disebut sebagai orang-orang Wahabi. Terlepas dari mereka suka atau tidak penamaan tersebut, media-media dan sejumlah pengamat dari luar atau dalam negeri tetap menamai mereka dengan sebutan
itu. Karena itu, tiap kali media mengangkat atau menyinggung kelompok Wahabi dalam pemberitaan, selalu yang dimaksud adalah salah satu kelompok dalam dua kelompok tersebut. Masalahnya, mengapa pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, tidak mengambil sikap yang jelas mengenai kelompok Wahabi yang mengusung kekerasan atas nama agama ini. Atau, kita dipaksa dihadapkan pada dua pilihan; menjadi Salafi Wahabi
atau menjadi kelompok sesat…

*Ditulis untuk sociopolitica, oleh Syamsir Alam, mantan aktivis mahasiswa era Orde Baru
 yang sudah lama mengubur ‘kapak perperangan’, tergerak untuk menggalinya kembali
 setelah melihat karut-marut situasi politik sekarang.

Selasa, 13 Maret 2012

BBM dan Media Tak Krtis

Soal Kenaikan BBM, KOMPAS Tidak Kritis!
by Firdaus Cahyadi  (firdaus_c@yahoo.com)

Hari ini (12 Maret 2012), Harian KOMPAS menurunkan headline dengan judul, “Alihkan Anggaran bagi Infrastruktur” Di awal headline itu KOMPAS menuliskan bahwa dana untuk subidi Bahan Bakar Minyak (BBM) cukup untuk membangun jembatan Selat Sunda. Di headline itu juga diungkapkan beberapa ilustrasi data mengenai jumlah dan penjualan kendaraan bermotor serta konsumsi BBM di Indonesia.

Dalam headline ini KOMPAS nampak tidak kritis terhadap rencana kebijakan kenaikan harga BBM. Pertama, KOMPAS mengilustrasikan bahwa dana untuk subsidi BBM dibandingkan dengan biaya untuk membangun jembatan Selat Sunda. Seakan pembangunan jembatan Selat Sunda lebih bermanfaat daripada subisidi BBM. Entah KOMPAS lupa atau belum tahu, bahwa pembangunan jalan raya, termasuk jembatan Selat Sunda, justru akan merangsang penggunaan kendaraan bermotor pribadi.

Sebuah penelitian yang dilakukan di California menunjukkan bahwa setiap 1% penambahan panjang jalan dalam setiap mil jalur akan menghasilkan peningkatan kendaraan bermotor sebesar 0,9% dalam waktu lima tahun (Hanson, 1995). Sementara di Jakarta, Setiap pertambahan jalan sepanjang 1 km di Jakarta akan selalu dibarengi dengan pertambahan kendaraan sebanyak 1923 mobil pribadi. Artinya, pembangunan jembatan Selat Sunda berpotensi menambah jumlah pengguna kendaraan bermotor. Dan itu artinya pemborosan subsidi BBM.

Kaitan antara pemborosan BBM dan pembangunan infrastruktur jalan raya sebenarnya sudah terlihat dalam data tentang konsumsi BBM di Indonesia yang juga dipaparkan dalam headline KOMPAS. Dalam data tersebut menunjukan bahwa Jawa, khususnya lagi Jakarta mendominasi konsumsi BBM di Indonesia. Sayang, KOMPAS tidak mengaitkan dominasi konsumsi BBM itu dengan gencarnya pembangunan jalan raya di Jawa dan terkhusus lagi di Jakarta. Lihatlah Jakarta, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, kota ini justru membangun flyover, underpass, jalan raya non tol dan juga jalan tol dalam kota. Kesemuanya itu justru menambah jumlah pengguna kendaraan bermotor pribadi. Artinya menambah kemacetan, polusi udara dan konsumsi BBM.

Dengan tidak mengaitkan melonjaknya konsumsi BBM dengan politik pembangunan infrastruktur yang pro pengguna kendaraan bermotor (dan juga industri otomotif) itu, KOMPAS seperti mengarahkan pembaca untuk menyimpulkan bahwa tidak ada alternatif lain untuk menghemat BBM dan juga APBN selain menaikan harga BBM. Seolah tidak dibangunnya infrasturktur transportasi massal karena uang negara digunakan untuk subsidi BBM. Padahal faktanya, pembangunan infrastruktur transportasi yang pro kendaraan bermotor (dan industri otomotif) seperti jalan raya, flyover, underpass dan jalan tol dilakukan seiring dengan subsidi BBM. Jadi, persoalannya bukan tidak ada uang, tapi soal kemauan politik.

Kedua, KOMPAS tidak membandingkan uang subsidi BBM itu dengan penggunaan uang APBN untuk BLBI, membayar utang luar negeri, untuk kasus Lapindo dan juga kebocoran APBN karena korupsi. Tidak dibandingkannya subsidi BBM dengan beberapa hal itu juga mengarahkan publik untuk menyetujui saja rencana kenaikan BBM.

Ketiga, Dalam headline KOMPAS itu tidak menampilkan data dan fakta terkait dengan dampak berantai kenaikan BBM (dan juga TDL) bagi warga miskin. Seolah-olah karena warga miskin tidak memakai mobil dan kendaraan bermotor maka, tidak terkena dampak buruk kenaikan BBM. Lantas, bagaimana dengan kenaikan tarif anggkutan umum, harga barang-barang, kenaikan bunga kredit kepemilikan rumah sederhana dsb. Mungkin dalam berita sebelumnya, KOMPAS pernah mengulas hal itu. Namun, dengan tidak disertakan lagi dalam headline berita di hari ini (12/3), seolah-olah kenaikan BBM tidak berdampak banyak dan buruk bagi warga miskin.

Keempat, narasumber yang dikutip KOMPAS dalam headline itu tidak ada yang berasal dari pihak yang selama ini menolak kenaikan BBM. Banyak pakar ekonomi yang selama ini menolak kenaikan harga BBM dan memiliki konsep alternatif lain. Namun mengapa KOMPAS tidak menampilkan pendapat mereka. Dalam headline ini, pendapat para pakar yang menolak kenaikan BBM bisa dibandingkan dengan pendapat Hatta Rajasa dan Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Aviliani.

Sayang sekali, sebagai media yang berpengaruh bagi pengambilan kebijakan publik, KOMPAS tidak kritis terhadap rencana kebijakan kenaikan BBM (dan juga TDL) oleh pemerintah pada April 2012.

http://daus1975.wordpress.com/2012/03/12/soal-kenaikan-bbm-kompas-tidak-kritis/

Kamis, 08 Maret 2012

Kerusuhan Penjara : Bisnis, Kelompok dan Diskriminasi


Kerusuhan di penjara sebenarnya bukan kali pertama terjadi, dan bukan
hanya di Indonesia. Sebelum rusuh di Lembaga Pemasyarakatan (LP)
Kerobokan Bali yang mendapat perhatian media massa, dalam pekan yang
sama kerusuhan dan kebakaran juga terjadi di  penjara Apocada,
Monterey Meksiko yang menyebabkan 44 narapidana tewas, dan  Honduras
375 orang tahanan meninggal. Jika melihat korbannya, kerusuhan di
Penjara Kerobokan, Bali tidak ada apa-apanya.

Namun, efek media massa terutama televisi yang memberitakan kerusuhan
dan penguasaan penjara oleh narapidana, membuat “kita” merasa dekat
bahwa hal yang sama juga terjadi disini, Indonesia. Belum lagi LP
Kerobokan terkenal dengan banyaknya tahanan asing, asal negeri
tetangga Australia dan Bali sebagai pulau turis mancanegara yang
terkenal di berbagai belahan dunia.

Laporan yang masuk kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
menyebutkan ada kebijakan diskriminatif yang diterapkan kepala Lapas
Kerobokan terhadap napi asal Bali dan luar wilayah. Perlakuan yang
berbeda itu membuat kelompok yang satu mendapat keistimewaan akses
sehingga mendapat perlakuan berbeda.

Selain itu ada sejumlah pungutan terhadap para napi yang jumlahnya
tidak sedikit. Hal itu membuat para penghuni sel  marah kepada sipir.
Belum lagi kapasitas penghuni lapas yang sudah kelebihan kapasitas
membuat situasi di dalam menjadi tidak kondusif.

Menurut Mentri Amir Syamsudin, kerusuhan yang terjadi pada pekan akhir
Februari itu, murni akibat ketidakpuasan para napi terhadap kebijakan
kepala Lapas Kerobokan. Berbeda dengan kerusuhan sebelumnya
diakibatkan penggerebekan Badan Narkotika Nasional  yang menimbulkan
perlawanan dari penghuni penjara.

Secara umum ada tiga pemicu utama yang menyebabkan terjadi kerusuhan
di suatu penjara. Pertama ; Bisnis. Bukan rahasia umum penjara
merupakan lahan bisnis mulai dari penempatan, kenyamanan dan ruang
keintiman. Seseorang yang masuk sebuah penjara jika ingin mendapat
tempat yang “layak” bisa memesan ruangan tempat yang diinginkannya.
Sel, ruang atau blok biasanya sudah dikuasai seseorang, baik yang
berada di dalam maupun di luar penjara, atau bisnis sipir (petugas
penjara).

Di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat, misalnya, untuk minta di
tempat yang diinginkan seseorang bisa membayar antara Rp 2 juta sampai
Rp 15 juta, tergantung sel dan blok yang sudah di kapling-kapling itu.
Belum lagi uang mingguan, bulanan, listrik, alat-alat elektronik dan
biaya lainnya. Bahkan jika dibesuk ada juga uang macam-macam, mulai
dari panggilan tamping, buka kunci (sel), pintu, setoran blok dan lain
sebagainya.

Begitu juga untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan, seseorang harus
menyetor dana khusus sebagai voorman (narapidana kepala blok) atau
petugas (sipir) penjara.Sseorang akan bebas dari gangguan tahanan
abal-abal (kecil tapi kadang-kadang merepotkan), bebas menggunakan
telepon genggam alat-alat elektronik, seperti televisi, kipas angin
atau kulkas dan lain sebagainya. Belum lagi bisnis-bisnis yang beredar
mulai dari legal, seperti makanan, bacaan, hiburan dan sebagainya
sampai illegal, seperti judi, ganja, ekstasi, sabu-sabu (narkoba) dan
prostitusi

Kerusuhan bisa terjadi juga karena kesamaan kelompok. Selama menjalani
hukuman di dua rumah tahanan dan 3 lembaga pemasyarakatan, selama
hampir tiga tahun, yang paling jelas adalah di tiga tempat ; Salemba,
Cipinang dan Cirebon-Jawa Barat. Di Rutan Salemba, Jakarta Pusat,
pengelompokan bisa terjadi mulai dari asal tahanan (polisi), daerah
asal (seperti Tanjung Priok), suku atau jenis kasus. Di LP
Cipinang-Jakarta Timur yang paling kentara pengelompokan berdasarkan
suku atau sebutan (seperti Arek/Jawa, Korea/Batak atau Ambon). Di LP
Cirebon, juga terjadi hal yang sama pengelompokan mengeras dari asal
tahanan (pindahan dari daerah tertentu), pribumi atau suku.

Saat saya tinggal di LP Cirebon terjadi kerusuhan besar, antara
tahanan asal Bandung dengan pribumi (Cirebon/Indramayu dan sekitarnya)
ditambah kelompok asal Cipinang. Kebetulan saat itu saya sudah bekerja
di luar sel, dan turut membersihkan batu-batu dan senjata-senjata
(sikim) bekas kerusuhan itu. Awal bentrokan hanya dimulai dari
persoalan kecil saling tersinggung antara tahanan asal Bandung dengan
pribumi (Cirebon), tak jauh dari masjid di dalam penjara itu. Penjara
percontohan yang dikenal disiplin pada masa itu (tahun 1996)  porak
poranda dalam sekejap.

Kedua pemicu di atas berhubungan erat dengan pemicu ketiga
diskriminasi. Nah, perlakuan diskriminasi yang diterapkan sipir mulai
dari penjaga sampai kepala LP, terhadap tahanan “berada” dan anak
ilang (abal-abal) sering kali menyulut awal kerusuhan itu.  Perlakuan
diskriminatif itu adalah puncak gunung es yang  dibawa sejak sebelum
tahanan itu masuk Rutan atau LP.  Sejak orang mulai dilaporkan polisi,
diselidiki, disidik, ditahan, diproses pemeriksaan polisi,
pemberkasan, pelimpahan kepada Jaksa, penahanan Jaksa, penuntutan,
proses sidang, putusan hakim, proses lanjutan sampai eksekusi
penahanan. Di tahanan, proses diskriminasi itu masih berlanjut, mulai
dari penempatan, kunjungan, fasilitas, hak remisi, asimilasi,
pembebasan bersyarat sampai kembali ke luar penjara.

Kadang-kadang ada pula perlakuan yang di luar kewajaran yang dilakukan
sipir penjara sehingga para tahanan atau narapidana berontak. Seperti;
penyiksaan, pemerasan atau perlakuan sewenang-wenang lain yang
dianggap keterlaluan.

Tentu saja semua yang disebut di atas bukanlah niat yang dimaksud
Menteri Kehakiman Saharjo, saat mencetuskan sistem pemasyarakatan pada
5 Juli 1963 yang kemudian diadopsi oleh amanat Presiden pada 27 Apri
1964 untuk menggantikan sistem penjara. Rumusan Saharjo pada waktu
itu, “Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena
dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar
bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis
Indonesia yang berguna.”

Dari rumusan Menteri Saharjo itulah, tercipta 10 prinsip sistem
pemasyarakatan  yaitu ;
1.Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal
   hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2.Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara
3.Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan
  bimbingan
4.Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/jahat daripada
   sebelum ia masuk lembaga .
5.Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan
  dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
6.Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi
  waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan
  negara sewaktu saja.
7.Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8.Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia,
  meskipun tersesat.
9.Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan.
10.Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang
sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

   Alih-alih ideal seperti 10 prinsip di atas, ternyata sistem
pemasyarakatan pada prakteknya tak jauh beda dengan sistem penjara,
malah lebih buruk lagi dengan adanya berbagai bisnis di dalamnya.

    Memang sulit menuju sistem pemasyarakatan atau penjara yang
ideal, apalagi jika mengingat kapasitas penjara di berbagai belahan
dunia termasuk Indonesia overloaded (kelebihan penghuni). Salah satu
ukuran sebuah negara mencapai tidak mencapat tingkat kebahagiaan
menurut Eric Weiner penulis buku The Geography of The Bliss, adalah
populasi penjara yang meningkat, seiring dengan kejahatan dengan
kekerasan yang meningkat pula.

Mudah-mudahan kerusuhan di LP Kerobokan Bali, bukan efek dari
kerusuhan di penjara lain di manca Negara. Atau juga bukan seperti
dugaan konspiratif sementara orang, bahwa kerusuhan itu dipicu oleh
tahanan asing, terutama Australia, agar tahanan negara tetangga kita
itu dapat di esktradisi ke negaranya, sesuai keinginan sekelompok
kecil orang di Australia selama ini.

Penjara juga cerminan suatu masyarakat. Jika tak segera di atasi
persoalan penjara, jangan-jangan revolusi bisa terjadi dari penjara
seperti yang terjadi pada 14 Juli 1789, saat di Penjara Bastille,
Prancis diduduki dan menimbulkan revolusi Prancis.



Ahmad Taufik
Penulis adalah penulis buku “Bisnis Seks di Balik Jeruji, jurnalis dan advokat

Polisi Telusuri Laman Jasa Pembunuhan


Tawaran jasa pembunuhan bayaran itu meresahkan masyarakat.

Gambar pistol jenis FN warna hitam membuka lembaran awal laman itu. Disitu ditawarkan jasa membunuh. “Untuk sementara hanya melayani wilayah Kota Bandung,”tulis penawaran itu. Calon peminat yang serius kirim ke alamat surat elektronik shinig4mi444@yahoo.com. “Kami tidak akan menerima permintaan yang main-main.”

Dalam laman hitmanindonesia.wordpress.com itu menjelaskan detail tawarannya ; "Metode eksekusi dapat direncanakan bersama atau anda langsung serahkan semuanya pada kami. Harga berbeda-beda tergantung sasaran dan tingkat kesulitan penghapusan jejak. Harga walikota tentu berbeda dengan harga pedagang alat elektronik Tionghoa. Pembayaran dilakukan dengan uang tunai..." tulisnya.

Tentu saja blog itu membuat heboh. Apalagi muncul setelah peristiwa pembunuhan Direktur Utama PT Sanex Steel Indonesia, Tan Harry Tantono alias Ayung, di Swis-BellHotel Februari lalu. Sayang, saat ditelusuri lagi sejak mencuat soal blog jasa penawaran pembunuh bayaran dua hari belakangan ini sudah dideaktivasi oleh wordpress karena dianggap melanggar peraturan mereka.

Benar atau main-main penawaran jasa pembunuhan itu, sudah ada yang memakai jasa tersebut? Masih belum terang. Tapi, polisi menuding blog yang dibuat sejak 2008 itu membuat resah. "Walaupun websitenya sudah ditutup blog hitmanindonesia.wordpress.com dan website sejenis jelas meresahkan," kata Kepala Sub Direktorat Cyber Crime Markas Besar Kepolisian, AKBP Audie Latuheru kemarin.

Walau belum bisa menemukan website itu serius atau tidak, polisi, tetap menyelidikinya. "Selain karena sudah meresahkan, kami juga harus berantisipasi jangan-jangan penawaran di website itu memang nyata dan ada korbannya," kata Audie.

Hingga saat ini, polisi sedang menyelidiki, apakah pengelola website tersebut memiliki alat-alat untuk membunuh dan apakah berhubungan dengan kasus-kasus pembunuhan sebelumnya. Selain hit manindonesia.wordpress.com yang sudah ditutup, polisi juga sedang menyelidiki blog sewapembunuh.wordpress.com dan pembunuh-bayaran.blogspot.com.

Polisi mengakui kesulitan melacak pemilik blog tersebut. Menurut Audie, kesulitannya karena dunia maya sangat luas dan bisa diakses siapa saja. "Pasti kami akan lakukan penyelidikan dengan maksimal," ujarnya.

Jika kelak ketahuan pelakunya, menurut Jurubicara Polisi Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Martinus Sitompul, akan dijerat beberapa pasal. "Kalau dia hanya melakukan penipuan dengan membuat blog itu untuk tujuan uang, maka akan dijerat pasal penipuan," katanya. Namun, jika benar blog penyedia jasa pembunuh bayaran itu, polisi akan menjeratnya dengan pasal perencanaan pembunuhan. "Akan disandingkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,"ujar Martinus.

Martinus meminta masyarakat bersabar agar polisi bisa mengungkap. "Kami sudah memantau di Kota Bandung, hasilnya belum ditemukan pemilik blog tersebut," katanya. Hingga kini, belum ada kasus-kasus pembunuhan di Jawa Barat yang terkait dengan jasa pembunuh bayaran. "Belum ditemukan kasus yang seperti itu.”

AT/JULI HANTORO/ELLIZA HAMZAH

Melacak Pembunuh Bayaran



Situs atau blog jasa pembunuh bayaran, bikin heboh. Memang sih, karena muncul di dunia maya dan bisa diakses banyak orang. Apalagi jelas-jelas menawarkan cara dan harga, walaupun dalam tawaran itu baru untuk wilayah Kota Bandung.

Sebenarnya, kalau mau jujur jasa pembunuh bayaran sudah ada di dalam masyarakat kita. Tentu saja diam-diam, dan tahu sama tau, bukan diiklankan seperti di blog sewapembunuh.wordpress.com dan pembunuh-bayaran.blogspot.com. Atau hitmanindonesia.wordpress.com.

Kasus pembunuhan Direktur Utama atau bos PT Sanex Steel Indonesia Tan Harry Tantono alias Ayung di Swiss-Belhotel, Februari lalu.Memperjelas kasus ada. Dulu, pada pertengahan tahun 1994-1995 ada pembunuhan bos Irama Tara, Nyoo Beng Seng.

Dari para pelakunya, terungkap memang pembunuhan itu dilakukan karena pesanan. Tak heran, jika para pelakunya (pembunuh), hidup cukup nyaman di dalam penjara. Bukan hanya ditakuti, tapi juga bergelimang harta dan fasilitas, minimal jaminan hidup di dalam penjara dan keluarganya di luar kerangkeng. Saya sempat bertemu dan berteman dengan mereka.

Sesungguhnya, order jasa pembunuhan bisa dilacak, karena pelakunya bisa diindetifikasi. Pembunuhan bos PT.Asaba atau Nasruddin, pelakunya diindentifikasi berasal dari militer atau aparat yang memiliki senjata. Bisa juga preman-preman penyedia jasa debt collector dan jasa keamanan lainnya. Mereka bisa lebih berani terjun langsung tanpa menembak, tapi menusuk bahkan menggorok leher korbannya langsung.

Penyedia jasa pembunuh bayaran biasanya melakukan pembunuhan dari jarak dekat. Itu untuk memastikan bahwa sasaran dari pengorder tepat. Ini juga mengunci agar si pengorder tidak terbawa-bawa jika pelaku pembunuh bayaran itu ditangkap, bahkan disiksa habis-habisan dia akan bungkam.

Jasa pembunuh bayaran biasanya untuk saingan bisnis, kebencian suami isteri atau pegawai majikan (seperti kasus pembunuhan sekeluarga di Nusadua Bali baru-baru ini), saingan politik atau jurnalis yang kerap dianggap “cerewet” dan mengetahui banyak tentang si pengorder.

Tentu kita tak berharap menjadi korban, pelaku dan juga bukan pengorder jasa seperti ini. Kalau memang terjadi kita serahkan semua ini pada Sang Pencipta, Lillahi ta'ala.

A.T

Jumat, 02 Maret 2012

Hukuman Gayus Menjadi 28 Tahun



Perbuatannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada perpajakan.


Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Suhartoyo, menggenapi hukuman Gayus Halomoan Partahanan Tambunan menjadi 28 tahun penjara. Itu total semua hukuman yang diterima pegawai pajak dari berbagai pengadilan.

Kemarin, Gayus divonis enam tahun penjara atas 4 dakwaan. Perkara pertama, suap Rp 925 juta dari Roberto Santonius terkait kepengurusan gugatan keberatan pajak PT Metropolitan Retailmart. Bekas pegawai Dirjen Pajak itu juga menerima uang sebesar 3,5 juta US Dolar dari Alif Kuncoro, perantara penerima order dari tiga perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin, dan PT Bumi Resource.

Perkara kedua kepemilikan uang 659.800 US dolar dan 9,68 juta dollar Singapura hasil gratifikasi berbagai pihak. Ketiga, Gayus terbukti melakukan pencucian uang terkait penyimpanan uang miliknya yang berasal dari hasil tindak pidana ke dalam safe deposit box Bank Mandiri cabang Kelapa Gading, serta ke dalam berbagai rekening di beberapa bank.

Terakhir, Gayus menyuap sejumlah petugas Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, serta Kepala Rutan Iwan Siswanto antara Rp 1,5 juta - Rp 4 juta. Suap itu menyebabkan Gayus bebas berkeliaran ke luar tahanan, dan menonton pertandingan tenis internasional di Bali. Majelis Hakim menyebut, yang memberatkan terdakwa karena terdakwa adalah pegawai negeri dan perbuatannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada perpajakan.

Vonis 6 tahun itu lebih rendah dari tuntutan jaksa delapan tahun. Majelis hakim juga memutuskan harta Gayus bernilai di atas Rp 100 miliar dirampas untuk negara. Uang sebesar Rp 74 miliar, dititip di Bank Indonesia,”kata Jaksa penuntut umum, Edi Rakamto. Harta lainnya, dua unit mobil Honda Jazz dan Ford Everest, dan emas sebanyak 31 batang masing-masing 100 gram.

Total hukuman 28 tahun itu, termasuk perkara korupsi yang diadili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 7 tahun penjara, di tingkat kasasi Mahkamah Agung memberatkan menjadi 12 tahun penjara. Dalam perkara penggelapan pajak yang mulanya divonis bebas di Pengadilan Negeri Tangerang, Gayus divonis bersalah di tingkat banding dengan hukuman delapan tahun penjara. Gayus juga divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara pemalsuan paspor.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di persidangan menyatakan, perkara Gayus yang divonis pada Kamis kemarin tidak terikat dengan pidana yang telah didapatkan sebelumnya. Artinya, hukuman Gayus selama enam tahun penjara itu harus tetap dijalani meskipun sudah mendapat hukum penjara pada pidana sebelumnya sebanyak 20 tahun. "Pidana yang diberikan ini tidak terikat dengan pidana sebelumnya," kata Suhartoyo.

Gayus maupun pengacaranya Hotma Sitompul tak menanggapi putusan enam tahun yang dijatuhkan majelis hakim itu. "Tidak ada yang mulia,"katanya usai berkoordinasi dengan pengacara. “Cukup yang mulia,"timpal Hotma.

AT/RUSMAN PARAQBUEQ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...