Kerajaan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan atau lapas (LP) bagaikan kerajaan. Bahkan sang raja bisa bukan

kepala LP, melainkan orang pada tingkat lebih rendah, dari kepala keamanan (KPLP), 

komandan paste (petugas tetap), penjaga blok, sampai pemegang kunci pintu gerbang. Bukan

itu saja, seorang tahanan atau narapidana pun bisa berkuasa. Mantan Kepala Sekretaris

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Didin Sudirman, saat menjabat Kepala Lapas Pemuda

Tangerang, pernah berhadapan dengan narapidana yang berkuasa di penjara yang baru

dipimpinnya.

Karakter narapidana itu, menurut Didin dalam pengantar buku <I>Menyingkap Dunia Gelap 

Penjara<I> (David J. Cooke etall, Gramedia, 2008), memiliki sifat: pemberani, kaya secara 

finansial (sehingga apa pun, termasuk kekuasaan/aturan, bisa ia peroleh dengan jalan 

“membeli”), punya beking, bahkan pernah sesumbar bisa memindahkan pejabat lapas karena 

kenal dekat dengan pejabat tinggi. Untung saja Didin, yang dipaksa mengundurkan diri

(istilah lebih halus dari dipecat), dapat mengatasinya tanpa menimbulkan kericuhan dan

 korban. 

Selama tinggal hampir tiga tahun di lima tempat (Rutan Polda Metro Jaya, Rutan Salemba,

serta LP Cipinang, Cirebon, dan Kuningan), saya merasakan aroma betapa berkuasanya sipir

penjara. Mereka bisa berbuat apa saja (waktu itu menyiksa dengan buntut ikan pari) atau

memeras keluarga warga binaannya. Tentu saja kekuasaan (kewenangan) itu “berguna” untuk

“pembinaan” dengan cara menimbulkan rasa takut . Walaupun hal ini bertentangan dengan 

konsep pemasyarakatan yang dicetuskan Menteri Kehakiman Saharjo dan prinsip The 

Implementation of Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner.

Dalam aturan standar minimum itu disebutkan syarat yang harus dimiliki petugas 

pemasyarakatan adalah integritas moral, profesionalisme, rasa kemanusiaan, dan kecocokan

pekerjaan sesuai dengan hati nuraninya. Karena itu, upaya yang harus ditempuh manajemen

pemasyarakatan adalah menciptakan kondisi kondusif bagi terbentuknya petugas yang 

memenuhi persyaratan tersebut (David J. Cooke).

Pada sebuah curhat dengan seorang sipir penjara Salemba, waktu itu (tahun 1995) dia 

pernah bilang berani melepaskan seorang tahanan asalkan dibayar Rp 25 juta. “Kalaupun 

ketahuan dan saya dinyatakan bersalah, tak ada masalah. Sepanjang hidup, saya sudah 

tinggal di penjara, kok,” katanya. Mungkin itu bercanda, tapi lepasnya Edi Tanzil dari LP 

Cipinang, Jakarta Timur, pada saat saya pindah ke sana, bukti bahwa curhatan itu ada 

benarnya.

Kekuasaan kepala lapas bahkan bisa lebih besar dari Dirjen Pemasyarakatan sendiri. 

Pengalaman tak enak pernah menimpa saya. Saat tinggal di LP Kesambi Cirebon (1996), 

ayah saya meninggal dunia. Ada aturan yang mengizinkan seorang anak keluar sebentar dari 

penjara untuk melayat orang tuanya. Seperti halnya Antasari Azhar diizinkan keluar 

sebentar untuk menghadiri pernikahan anaknya. 

Di Jakarta, Dirjen Baharuddin Lopa memberikan izin tertulis agar saya bisa keluar dari

penjara itu dengan kawalan petugas untuk melayat ayah. Tapi kepala LP tak mengizinkan,

dengan alasan saya tahanan politik. Padahal kondisi saya waktu itu sudah asimilasi 

(bekerja di luar LP saat pagi sampai siang), artinya saya bukan lagi orang yang berbahaya. 

Dirjen sekelas almarhum Lopa pun (berani) ditentang oleh kepala lapas. Itu menunjukkan

betapa berkuasanya sipir sampai kepala di LP. 

Saat tinggal di Salemba, berbagai perbuatan dan bisnis haram bisa bebas dilakukan. Dari 

berjudi, prostitusi, sampai jual-beli narkoba. Nah, dengan semakin meningkatnya jumlah

tahanan narkoba, bisnis itu pun dikendalikan dengan aman dari dalam. Pelindungnya, sipir 

dari bawah sampai atas (tentu tidak semua terdampak), tapi tertangkapnya Kepala LP

Nusakambangan beberapa waktu lalu membuktikan hal itu. Bahkan sang kepala LP menjadikan

rekening bank cucunya sebagai tempat aliran dana transaksi bisnis itu.

Seorang sipir Salemba, beberapa waktu lalu, menyiksa dua orang tahanan karena keduanya 

membantu “merekam” transaksi bisnis kamar kencan dan prostitusi--untuk sebuah media 

televisi. Sipir itu (kini sudah dipindahkan ke luar Jawa) bahkan berani mengadakan

konferensi pers dan mengancam wartawan yang memuat berita penyiksaan itu. 

Di dalam rekaman yang saya sempat lihat, bukan hanya bisnis esek-esek yang terjadi, tapi 

juga transaksi dan lapak isap sabu di dalam sel. Sayangnya, televisi yang mendapat 

rekaman itu tak berani menyiarkan hasil rekaman soal narkoba di penjara itu, setelah

berkonflik dengan menteri. “Wah, kalau menyiarkan narkoba, lebih berisiko, kebanyakan

musuhnya,” ujar salah seorang pejabat dari televisi swasta itu.

Tak mengherankan jika kedatangan Wakil Menteri Denny Indrayana sempat jeda, sebelum 

peristiwa “gampar sipir” baru-baru ini. Jeda itu ada kemungkinan untuk “bersih-bersih”,

karena di dalam lapas di mana kekuasaan sipir sampai kepala LP begitu kuat, sidak 

seperti itu mengganggu pendaringan para raja di lapas. Bahkan mereka “berani” bersatu 

untuk mengenyahkan Denny sang “pengganggu”.

Tentu Menteri Hukum dan HAM dan juga Kepolisian (Badan Narkotika Nasional) tak boleh 

menyerah dengan “riuh-rendah” itu. Selain perpindahan para narapidana, <I>rolling<I> 

(mutasi) para sipir perlu sering dilakukan, agar mereka tak sempat mencengkeramkan kuku

di satu lapas dan menjadi “raja” di sana. *

 (dimuat KORAN TEMPO edisi Sabtu, 5 Mei 2012)