Tragedi Mei Diperingati Juga di Korea
Gwangju, 16 Mei 2012
"Demokrasi Kami dibajak oleh sekelompok elit politik,"kata Poengky Indarti dari Imparsial- meminjam istilah dari Demos- saat menjadi moderator dalam pembukaan Gwangju Asia Forum kemarin (16/5) pagi dibuka di Daedong Hall 5.18 Memorial, Gwangju, Korea Selatan.
Setelah Soeharto tumbang pada Mei 1998, Poengky mengakui, sampai 2012 ini, impiannya dan juga orang Indonesia tentang Indonesia yang lebih baik dii masa mendatang, hancur. "Empat belas tahun reformasi, situasi Indonesia tak banyak berubah,"katanya. Kami, lanjut Poengky, masih menemui ketidakadilan di berbagai tempat. Contohnya, korupsi yang massif, anti keberagaman (pluralisme), masyarakat pro kapitalis, kekerasan oleh pihak keamanan dan preman, tekanan pemerintah atas nama demokrasi dan kelompok konservatif pro kekerasan.
Peristiwa Mei ternyata bukan hanya milik Indonesia, kejadian serupa juga terjadi di Korea Selatan, Thailand dan Filipina. Karena itu pertemuan yang berlangsung sampai 18 Mei itu mengambil tema " mewujudkan keadilan dan perubahan di Asia" (Toward Jutice and Change in Asia). Di Gwangju, pembataian rezim militer pimpinan Chun Do Hwan kepada rakyat terjadi pada 18 Mei 1980.
Forum Asia di Gwangju 2012 diikuti 41 peserta dari beberapa negara Asia, empat diantaranya dari Indonesia. Pada sesi pertama yang dipandu Poengky, Guru Besar dari Sungkonghoe University, Seungwon Lee menyoroti soal perkembangan demokratisasi dan neo liberalisme. "Harus seiring antara perkembangan demokrasi dan ekonomi. Jika tidak rakyat bakal kehilangan kepercayaan terhadap lembaga dan proses demokrasi,"ujarnya.
Tak heran jika kegalauan Poengky, menurut Profeor Lee, juga kekawatiran orang-orang di Asia, dimana demokrasi tengah berkembang. "Karena itu perlu restorasi para pelaku perubahan itu, dengan konsep pemberdayaan dan kemampuan mereka,"katanya.
Di tempat terpisah ketua The May 18 Memorial Foundation, Kim Juntae kepada Ahmad Taufik dari TEMPO dan wartawan The Nation Bangkok, Pravit, menyatakan, politik dan ekonomi bagaikan dua sisi mata uang. "Tak bisa dipisahkan dan dua-duanya harus berkembang jika ingin negara-negara di Asia disegani negara maju lainnya, Eropa dan Amerika serikat,"ujarnya. (AT)
Gwangju, 16 Mei 2012
"Demokrasi Kami dibajak oleh sekelompok elit politik,"kata Poengky Indarti dari Imparsial- meminjam istilah dari Demos- saat menjadi moderator dalam pembukaan Gwangju Asia Forum kemarin (16/5) pagi dibuka di Daedong Hall 5.18 Memorial, Gwangju, Korea Selatan.
Setelah Soeharto tumbang pada Mei 1998, Poengky mengakui, sampai 2012 ini, impiannya dan juga orang Indonesia tentang Indonesia yang lebih baik dii masa mendatang, hancur. "Empat belas tahun reformasi, situasi Indonesia tak banyak berubah,"katanya. Kami, lanjut Poengky, masih menemui ketidakadilan di berbagai tempat. Contohnya, korupsi yang massif, anti keberagaman (pluralisme), masyarakat pro kapitalis, kekerasan oleh pihak keamanan dan preman, tekanan pemerintah atas nama demokrasi dan kelompok konservatif pro kekerasan.
Peristiwa Mei ternyata bukan hanya milik Indonesia, kejadian serupa juga terjadi di Korea Selatan, Thailand dan Filipina. Karena itu pertemuan yang berlangsung sampai 18 Mei itu mengambil tema " mewujudkan keadilan dan perubahan di Asia" (Toward Jutice and Change in Asia). Di Gwangju, pembataian rezim militer pimpinan Chun Do Hwan kepada rakyat terjadi pada 18 Mei 1980.
Forum Asia di Gwangju 2012 diikuti 41 peserta dari beberapa negara Asia, empat diantaranya dari Indonesia. Pada sesi pertama yang dipandu Poengky, Guru Besar dari Sungkonghoe University, Seungwon Lee menyoroti soal perkembangan demokratisasi dan neo liberalisme. "Harus seiring antara perkembangan demokrasi dan ekonomi. Jika tidak rakyat bakal kehilangan kepercayaan terhadap lembaga dan proses demokrasi,"ujarnya.
Tak heran jika kegalauan Poengky, menurut Profeor Lee, juga kekawatiran orang-orang di Asia, dimana demokrasi tengah berkembang. "Karena itu perlu restorasi para pelaku perubahan itu, dengan konsep pemberdayaan dan kemampuan mereka,"katanya.
Di tempat terpisah ketua The May 18 Memorial Foundation, Kim Juntae kepada Ahmad Taufik dari TEMPO dan wartawan The Nation Bangkok, Pravit, menyatakan, politik dan ekonomi bagaikan dua sisi mata uang. "Tak bisa dipisahkan dan dua-duanya harus berkembang jika ingin negara-negara di Asia disegani negara maju lainnya, Eropa dan Amerika serikat,"ujarnya. (AT)
Tidak ada komentar:
Poskan Komentar