Soal Kenaikan BBM, KOMPAS Tidak Kritis!
by Firdaus Cahyadi (firdaus_c@yahoo.com)
Hari
ini (12 Maret 2012), Harian KOMPAS menurunkan headline dengan judul,
“Alihkan Anggaran bagi Infrastruktur” Di awal headline itu KOMPAS
menuliskan bahwa dana untuk subidi Bahan Bakar Minyak (BBM) cukup untuk
membangun jembatan Selat Sunda. Di headline itu juga diungkapkan
beberapa ilustrasi data mengenai jumlah dan penjualan kendaraan
bermotor serta konsumsi BBM di Indonesia.
Dalam headline ini
KOMPAS nampak tidak kritis terhadap rencana kebijakan kenaikan harga
BBM. Pertama, KOMPAS mengilustrasikan bahwa dana untuk subsidi BBM
dibandingkan dengan biaya untuk membangun jembatan Selat Sunda. Seakan
pembangunan jembatan Selat Sunda lebih bermanfaat daripada subisidi
BBM. Entah KOMPAS lupa atau belum tahu, bahwa pembangunan jalan raya,
termasuk jembatan Selat Sunda, justru akan merangsang penggunaan
kendaraan bermotor pribadi.
Sebuah penelitian yang dilakukan di
California menunjukkan bahwa setiap 1% penambahan panjang jalan dalam
setiap mil jalur akan menghasilkan peningkatan kendaraan bermotor
sebesar 0,9% dalam waktu lima tahun (Hanson, 1995). Sementara di
Jakarta, Setiap pertambahan jalan sepanjang 1 km di Jakarta akan selalu
dibarengi dengan pertambahan kendaraan sebanyak 1923 mobil pribadi.
Artinya, pembangunan jembatan Selat Sunda berpotensi menambah jumlah
pengguna kendaraan bermotor. Dan itu artinya pemborosan subsidi BBM.
Kaitan
antara pemborosan BBM dan pembangunan infrastruktur jalan raya
sebenarnya sudah terlihat dalam data tentang konsumsi BBM di Indonesia
yang juga dipaparkan dalam headline KOMPAS. Dalam data tersebut
menunjukan bahwa Jawa, khususnya lagi Jakarta mendominasi konsumsi BBM
di Indonesia. Sayang, KOMPAS tidak mengaitkan dominasi konsumsi BBM itu
dengan gencarnya pembangunan jalan raya di Jawa dan terkhusus lagi di
Jakarta. Lihatlah Jakarta, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, kota
ini justru membangun flyover, underpass, jalan raya non tol dan juga
jalan tol dalam kota. Kesemuanya itu justru menambah jumlah pengguna
kendaraan bermotor pribadi. Artinya menambah kemacetan, polusi udara
dan konsumsi BBM.
Dengan tidak mengaitkan melonjaknya konsumsi
BBM dengan politik pembangunan infrastruktur yang pro pengguna
kendaraan bermotor (dan juga industri otomotif) itu, KOMPAS seperti
mengarahkan pembaca untuk menyimpulkan bahwa tidak ada alternatif lain
untuk menghemat BBM dan juga APBN selain menaikan harga BBM. Seolah
tidak dibangunnya infrasturktur transportasi massal karena uang negara
digunakan untuk subsidi BBM. Padahal faktanya, pembangunan
infrastruktur transportasi yang pro kendaraan bermotor (dan industri
otomotif) seperti jalan raya, flyover, underpass dan jalan tol
dilakukan seiring dengan subsidi BBM. Jadi, persoalannya bukan tidak
ada uang, tapi soal kemauan politik.
Kedua, KOMPAS tidak
membandingkan uang subsidi BBM itu dengan penggunaan uang APBN untuk
BLBI, membayar utang luar negeri, untuk kasus Lapindo dan juga
kebocoran APBN karena korupsi. Tidak dibandingkannya subsidi BBM dengan
beberapa hal itu juga mengarahkan publik untuk menyetujui saja rencana
kenaikan BBM.
Ketiga, Dalam headline KOMPAS itu tidak
menampilkan data dan fakta terkait dengan dampak berantai kenaikan BBM
(dan juga TDL) bagi warga miskin. Seolah-olah karena warga miskin tidak
memakai mobil dan kendaraan bermotor maka, tidak terkena dampak buruk
kenaikan BBM. Lantas, bagaimana dengan kenaikan tarif anggkutan umum,
harga barang-barang, kenaikan bunga kredit kepemilikan rumah sederhana
dsb. Mungkin dalam berita sebelumnya, KOMPAS pernah mengulas hal itu.
Namun, dengan tidak disertakan lagi dalam headline berita di hari ini
(12/3), seolah-olah kenaikan BBM tidak berdampak banyak dan buruk bagi
warga miskin.
Keempat, narasumber yang dikutip KOMPAS dalam
headline itu tidak ada yang berasal dari pihak yang selama ini menolak
kenaikan BBM. Banyak pakar ekonomi yang selama ini menolak kenaikan
harga BBM dan memiliki konsep alternatif lain. Namun mengapa KOMPAS
tidak menampilkan pendapat mereka. Dalam headline ini, pendapat para
pakar yang menolak kenaikan BBM bisa dibandingkan dengan pendapat Hatta
Rajasa dan Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Aviliani.
Sayang
sekali, sebagai media yang berpengaruh bagi pengambilan kebijakan
publik, KOMPAS tidak kritis terhadap rencana kebijakan kenaikan BBM
(dan juga TDL) oleh pemerintah pada April 2012.
http://daus1975.wordpress.com/2012/03/12/soal-kenaikan-bbm-kompas-tidak-kritis/
Tidak ada komentar:
Poskan Komentar