Sekedar catatan : Bagaimana Media Menghadapi Perubahan? Dari Penguasa ke Kekuatan Massa

“Semua bisa berubah, kecuali anda yang tak mau mengubahnya.” (diubah dan terinspirasi dari sepotong ayat dalam kitab suci)

Perubahan, kadang kala bisa mengagetkan. Jika kita tidak siap dia akan menggilas kita.

Ketika baru mulai menjadi Jurnalis, pada 1986, saya sudah terbiasa hidup menerima informasi yang tidak jelas. Di media massa yang terbit pada masa itu, mengenai politik dan kekuasaan amat minim disinggung. Saat itu tengah berkuasa, “Raja Jawa” berbaju militer, Suharto. Sejak dia mulai berkuasa pada saat saya baru nongol di bumi, ia sudah memberangus media massa yang tidak mendukung kekuasaannya, militer dan mesin politiknya, Golkar.

Media pada masa itu lebih banyak berlindung di balik kata-kata yang tak jelas, dan cenderung menjadi berlindung di balik kebohongan. Banyak kejadian-kejadian dan fakta-fakta yang tak bisa diungkap, begitu juga di tempat media tempat saya bekerja. Aksi-aksi buruh, demonstrasi mahasiswa atau protes petani yang tanahnya dirampas, tak bisa dimunculkan apa adanya. Beberapa kali media massa harus berhenti terbit, karena penguasa waktu itu tak suka dengan beritanya.

Akhirnya pada 1994 media tempat saya bekerja mendapat giliran, bersama dua media lainnya ditutup pemerintah, karena dianggap menyinggung bisnis dan skandal korupsi para pejabat termasuk presiden, dalam pembelian kapal perang berkas armada Jerman Timur dari Jerman.

Tekanan terhadap media massa, terutama jurnalis pada saat itu datang dari segala penjuru. Selain penguasa, aparat keamanan kerap kali mengancam para jurnalis, belum lagi “preman-preman” yang diupah kelompok tertentu. Satu-satunya organisasi jurnalis pada waktu itu (PWI) juga ikut menekan perusahaan media massa dan jurnalis. Soal izin terbit, perusahaan media massa kerap dijadikan sapi perah. Jurnalis yang “sok idealis” dikucilkan dari pergaulan, dan dibatasi ruang geraknya.

Karena tekanan datang dari segara penjuru, negeri kami sempat mendapat julukan “Republic of Fear”, semua orang ketakutan untuk bicara, media massa juga ketakutan. Semua orang yang menentang atau sekadar menyinggung pemerintah menjadi korban ada yang dipenjarakan, dibunuh atau dihilangkan. Saya termasuk yang menjadi korban, di penjara selama hampir tiga tahun (1995-1997). Mungkin saya masih beruntung, karena masih ada jurnalis lain yang dibunuh, “hilang” hingga kini.

Bahkan ketakutan itu masih juga belum hilang ketika Suharto, diktator itu sudah tak lagi berkuasa. Misalnya yang dialami aktifis pejuang hak asasi manusia Munir, yang dibunuh dengan racun arsenik saat menumpang pesawat milik pemerintah Indonesia, tewas, dalam perjalanan menuju Belanda untuk menuntut ilmu.

Suharto akhirnya tumbang, dia melepaskan jabatannya, atas desakan mahasiswa, masyarakat dibantu media massa dan juga faktor krisis ekonomi. Namun, kejatuhan Suharto tidak serta merta menghilangkan semua problem. Korupsi masih merajalela, kejahatan atas kemanusiaan masih terjadi. Karena kejahatan kemanusiaan yang pernah dilakukannya tak pernah dipertanggungjawabkan di depan pengadilan. Dia pun tak pernah minta maaf, hasil korupsinya tak pernah dirampas negara. Kenapa? Karena yang berkuasa sampai sekarang adalah bekas anak buahnya, yang eweuh pakewuh bila bila “Sang raja” diutak-atik.

Bagi media massa beruntung, karena kini tak ada lagi surat ijin terbit. Artinya, pemerintah tak campur tangan secara langsung untuk menutup media massa yang tak disukainya. Tekanan datang secara tidak langsung, misalnya dengan mengerahkan preman untuk menteror kantor media massa atau menyuruh kelompok orang mendemo kantor media yang tak disukai dengan berbagai macam alasan. Sesekali terror lewat perusakan kantor media massa, lewat pelempaan bom maupun cara-cara lain. Namun, dalam masa “bebas” masih juga ada jurnalis yang tewas karena tulisannya. Kebanyakan terjadi di daerah-daerah di luar kota besar.

Warisan yang masih mengganjal dari era diktator Suharto adalah kepemilikan media massa, dari 9 stasiun televisi swasta, yang memiliki izin, yang keluar menjelang Suharto turun, adalah milik keluarga atau temen dekatnya. Tak ada media televisi yang independen di Indonesia kini, Radio dan media massa cetak cuma bisa dihitung dengan jari.
Media massa yang punya kepemilikan “tunggal” cuma ajang mencari duit dan kekuasaan politik. Pengusaha, pemilik media massa sekaligus ketua partai politik “memainkan” media massa yang dimilikinya untuk kepentingannya sendiri dan kelompoknya.

Jurnalis pun ada yang tergiur, dalam dua posisi pilihan, iming-iming atau amang-amang. Dalam posisi menerima iming-iming, juru warta tak lagi mampu menjalankan amanat profesinya, karena sudah dikooptasi baik prilaku ataupun “kantongnya”. Dalam posisi amang-amang, jurnalis terancam dalam tekanan, apalagi jika kondisi tempatnya bekerja tak kondusif mendukung tugasnya. Karena tempatnya bekerja milik sang “pengusaha penguasa” tadi, atau terjebak dalam “penggadaian” modal maupun pendapatan.

Wajah jurnalisme Indonesia kini kemudian juga menjadi wajah politik dan sosial Indonesia. Wajah muram dan carut marut seperti wajah pemimpin saat ini yang tak mengerti harus berbuat apa dan mulai dari mana memperbaiki kondisi negeri dan bangsa ini.

Jurnalis dan orang orang idealis cuma jadi korban perubahan. Yang terombang-ambing dalam ketidakjelasan membaca situasi ketidakmampuan, dan tentu saja ketidakmauan. Kalau mau tentu saja bisa, YES WE CAN, kata Oom Bama.

(Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, 17 Desember 2010)

Kurban Organik

Kurban, biasanya berkaitan dengan kisah (dalam kitab suci) mengenai perintah Tuhan pada Ibrahim untuk mengorbankan anaknya Ismal, yang kemudian gantikan menjadi kambing (qibas) karena menuruti perintah itu (taat). Selain itu kurban juga dikaitkan dengan kendaraan menuju surga.

Dalam acara kurban pada idul adha, misalnya, dikaitkan satu kambing untuk satu orang. Sehingga dicari kambing yang sudah berumur dua tahun (kupak), sesuai syarat-syarat untuk kurban, agar kelak saat dinaiki sang pengurban kuat untuk mencapai surga. Sedangkan seekor sapi dihitung untuk tujuh orang pengurban yang nanti akan bersama-sama naik sapi itu menuju surga. Ada pertanyaan, bagaimana dengan pengurban yang berat badannya berlebih. Karena , kebanyakan para pengurban adalah orang yang berada dari segi keuangannya. Apakah cukup dengan kambing yang hanya berat 25 sampai 50 kilo unuk mengangkat beban 100 sampai 150 kilogram bobot orang. Lalu dengan sapi, apakah seorang sapi bisa dan kuat mengangkat tujuh bobot manusia yang berkelebihan lemak?

Kenapa alasan menggunakan kendaraan binatang untuk menuju surga? Timbul beberapa pertanyaan baru, kenapa sih orang yang menuju surga itu tidak jalan kaki saja. Pertama jalan kaki, dalam konteks di dunia tentu lebih sehat, efisien dan hemat bahan baker. Apakah Tuhan tidak menyediakan trotoar untuk para penggemar jalan kaki menuju surga, atau orang yang jalan kaki tak akan sampai menuju surga. Apakah surga begitu jauh? Kalau jauh apakah seekor sapi yang membawa beban tujuh orang akan kuat sampai menuju surga. Tidak kah kita menyiksa binatang itu? Alangkah kejamnya untuk mencapai surga, nanti masih juga menyiksa binatang.

Jika menggunakan alasan-alasan ruhani, tentu orang yang menuju surga ringan langkahnya, mungkin juga terbang atau sekejap, bahkan saat niat belum terbersit dalam hati. Jadi, sebenarnya, tak perlu alasan-alasan berkurban saat Idul adha, dengan perumpamaan sebagai kendaraan untuk menuju surga. Itu sungguh perumpamaan yang tak sehat dan merusak akal. Pengorbanan pada hari idul adha seharusnya dipandang sebagai, pengorbanan sosial, kepedulian masyarakat yang berpunya pada masyarakat lain yang jarang atau bahkan tidak pernah makan daging. Juga berkaitan dengan pemerataan gizi, sesekali orang yang tak mampu dan tidak pernah makan daging bisa mencicipi nikmatnya daging, yang biasa dimakan orang-orang berpunya.

Memakan daging, terlalu sering, menurut kebanyakan dokter juga tidak sehat. Yang diharuskan adalah makan dengan gizi seimbang. Banyak orang kaya kini berpantang daging untuk menghindari penyakit-penyakit yang diduga penyebabnya karena kebanyakan makan daging, seperti kolesterol tinggi, darah tinggi, kanker dan lain sebagainya. Para orang kaya kini kebanyakan mulai makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Terutama yang tidak mengandung pestisida, mereka menyebutnya organic. Sehingga sayur dan buah-buahan organic (yang ditanam secara alami) menjadi mahal harganya. Tak banyak masyarakat biasa membeli beras, sayur atau buah-buahan organic yang harganya bisa dua atau tiga kali lipat bahan makanan yang tidak sebut organic.

Jangan-jangan suatu saat, karena barang-barang yang sehat adalah bahan-bahan makanan organic, ada perintah kurban adalah dengan menyediakan bahan makanan organic buat masyarakat kebanyakan. Nah, untuk tidak menjadi pengantri bahan-bahan makanan organic, kini sudah saatnya, masyarakat kembali ke alam. Mulailah menanam padi, pohon sayur dan buah, secara alami, tanpa bahan-bahan pestisida. Rakyat biasa bisa menyediakan diri untuk hidup sehat sendiri. Minimal menanam kebutuhan makana secara alami untuk diri sendiri dan keluarganya. Selain bisa hidup sehat, juga mengurangi biaya kesehatan yang diperkirakan karena makan-makanan dari bahan mengandung racun.

Selain itu masyarakat kelas bawah yang sudah biasa memakan-makanan alami (organic), tak perlu ikut antri, saat ada perintah dari Tuhan lewat ulama (ijtihad) untuk mengubah kurban kambing atau sapi dengan makan-makanan organic. Pada saatnya nanti masyarakat kelas bawah punya martabat. Mulailah berubah, untuk hidup sehat, sejahtera dan bermartabat.

Surabaya, 20 November 2010.
A.Te

Mencari Oknum Siapa

Dalam sebuah kunjungan ke markas Kesatuan Marinir Angkatan Laut di Cilandak, Jakarta, seorang perwira yang menjadi juru bicara mengimbau teman-teman jurnalis meminta menulis kata “oknum’ jika ada anggota kesatuan tersebut melakukan tindak terpuji. “Yang berbuat, kan, satu atau sekelompok orang saja, bukan korps,”ujarnya bersahabat.

Pernyataan di atas terjadi hampir di semua angkatan atau institusi birokrasi pemerintah, maupun aparat hukum. Dalam sebuah kelas jurnalistik, seorang pengajar mengkritik tulisan seorang kawan yang menulis
oknum ketua pengadilan. “Tak perlu kata oknum, itu warisan bahasa orde baru,”katanya.

Orde baru bukan hanya mewariskan kebobrokan politik dan sistem pemerintahan yang korup, tetapi juga mewariskan banyak kata yang menyamarkan sesuatu perbuatan. Seperti sudah dibahas dibanyak tempat dan waktu. Seperti kata diamankan sebagai maksud kata ditangkap untuk orang dan disita atau dirampas bagi benda. Ada kata disesuaikan untuk barang-barang yang harganya dinaikkan. Sehingga kata itu sering menjadi barang becandaan, seperti, kerbau jantan itu menyesuaikan sang betina.

Lalu jika sesuatu sudah menjadi sebuah sistem masih bisakah disebut oknum? Itulah yang dilahirkan ordebaru dan masih digunakan hingga kini, termasuk oleh kalangan jurnalis. Tentu tak pantas kita sebut Kepala Rumah Tahanan Brigade Mobil (Brimob) Polisi, Kelapa Dua Depok, yang mengizinkan Gayus Tambunan, plesir ke Bali sebagai perbuatan suatu oknum. Karena bukan saja sang kepala tetapi juga beserta anak buahnya. Juga terjadi juga bukan pada Gayus, pada tahanan lain juga begitu.

Tentu saja sang kepala dan anak buahnya akan pilih-pilih yang boleh keluar, tahanan koruptor, yang memakan uang negara (juga milik rakyat). Karena tahanan koruptor itu juga mampu memenuhi pundi-pundi kantong mereka. Jangan harap tahanan yang dituduh teroris yang juga ditahan di tempat yang sama mendapat perlakuan serupa dengan para koruptor itu.

Sistem serupa juga terjadi di hampir semua rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Tahanan maupun narapidana yang berpunya bisa plesir kemana saja, walaupun kadang dengan alasan yang dibuat-buat, seperti berobat, menjenguk kerabat yang sakit dan lain sebagainya. Saya sepakat dengan pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, seorang koruptor harus dimiskinkan dulu, hartanya dirampas oleh negara. Bahkan, sesaat ketika baru ditangkap. Sehingga kekayaan yang dimiliki tak digunakan untuk menyuap saat seluruh proses hukum dimulai. Polisi, jaksa, KPK, hakim, petugas penjaga tahanan atau sipir tak kecipratan uang hasil korupsi itu. Bahkan, sang tersangka koruptor tak bisa lagi senyum-senyum di depan kamera televisi, bergaya bak selebritis.

Media massa juga seharusnya punya peran dalam pemberantasan korupsi. Misalnya, untuk televisi, muka sang koruptor disorot jelas, ditulis dengan huruf kapital KORUPTOR, dengan tambahan “perbuatannya tak pantas ditiru”. Media cetak juga bisa bisa menambahkan huruf capital besar-besar dengan warna merah mencolok.

Upaya memberantas korupsi yang berkaitan dengan kata oknum, bisa dilakukan dengan pengawasan melekat. Ada mekanisme yang jelas, misalnya, jika ada salah seorang petugas pajak yang ketahuan atau tertangkap karena korupsi, atasannya langsung juga harus dipecat, walaupun dia tak ikut korupsi. Jadi jika Kepala Rutan Brimob bisa disuap, Komandan Brimob harus dipecat Kapolri. Begitu juga misalnya ada menteri yang korup, harus ada mekanisme presidennya bisa dipecat. Karena jika tidak upaya pemberantasan korupsi akan sia-sia dan berjalan semakin lambat. Pemberantasan korupsi bukan harus bisa dilakukan sampai ke akar-akarnya, tetapi juga harus sampai ke pucuk-pucuknya.

Kereta Mutiara Selatan, Surabaya Bandung, 21 November 2010.

Lebaran Ketiga, Idul Ghadir

Udara panas menyengat. Saat itu 18 Dzulhijjah 10 Hijriyah atau bertepatan dengan 15 Maret 632 masehi, menurut riwayat, banyak orang yang meski tinggal di gurun pasir dan wilayah pedesaan yang tandus di Jazirah Arabia dan terbiasa dengan hawa panas tak kuasa menahan teriknya panas tersebut. Pasir di bawah kaki terasa membakar sehingga mereka terpaksa meletakkan kain selendang di bawah kaki sekedar untuk menawar rasa panas.

Di suatu tempat antara Mekkah dan Madinah, yang biasa dilalui para jamaah haji, Ghadir Khum namanya. Ghadir dalam bahasa Arab berarti telaga atau kolam. Khum nama daerah itu, karena terdapat sebuah kolam yang menampung genangan air hujan. Nabi Muhammad yang baru saja melaksanakan haji memanggil kembali para jamaahnya.

Memang, sebagian anggota rombongan besar Nabi itu berjalan di depan dan telah mendahului beliau. Karena itulah Nabi Saw mengirim utusan dan meminta mereka untuk kembali. Sedangkan rombongan yang bersamanya diperintahkan berhenti menantikan rombongan yang berada di belakang. Terjadilah perkumpulan kolosal. Beberapa riwayat menyebutkan jumlah 90 ribu orang, riwayat lain menyebut angka 100 ribu, bahkan ada meyakini jumlah yang hadir waktu itu mencapai 120 ribu orang.

Banyaknya peserta haji itu berawal dari pengumuman Nabi Muhammad, sebulan sebelumnya, sejak awal bulan Dzulqa’dah tahun 10 hijriyah. Nabi mengumumkan ke berbagai daerah dan kepada seluruh kabilah Muslim di Jazirah Arabia akan ke Mekah tahun itu untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itulah, tahun itu sejumlah besar umat Islam hadir dalam pertemuan akbar haji yang dikenal dengan hajjatul wada’ atau haji perpisahan.

Di tempat itulah, Nabi Muhammad mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus suami dari anaknya, Fathimah Az-Zahra. “Barang siapa meyakini aku sebagai pemimpinnya maka ini Ali adalah pemimpinnya pula. Ya Allah, pimpinlah orang yang menjadikannya pemimpin dan musuhilah orang yang memusuhinya,”katanya di depan jamaah haji yang banyak itu. Intinya Nabi mengumumkan penunjukkan Ali bin Abi Thalib sebagai washi, saudara dan penerusnya.

Peristiwa itu adalah salah satu intervensi Rasulullah SAW dalam masalah pengurusan atau kepemimpinan atas umat. Karena tak ada lagi Nabi setelah Muhammad, maka tak boleh ada kekosongan kepemimpinan dalam membimbing umat. Jika dalam sistem presidensial ada wakil presiden, sehingga jika presiden berhalangan tetap atau sementara tetap ada penggantinya. Maka selalu ada mekanisme yang mengatur agar tidak terjadi kekosongan hukum (recht vacuum) dalam sebuah sistem ketatanegaraan.

Penunjukan penggantian kepemimpinan jauh-jauh hari merupakan proses regenerasi, agar tidak terjadi kekacauan jika kehilangan seorang pemimpin. Nabi Muhammad paham sekali, sehingga dia mengambil tindakan penunjukkan Ali bin Abi Thalib, ketika masih segar bugar dan memiliki pikiran yang sehat.

Kenapa Ali bin Abi Thalib yang menjadi Amirul Mukminin setelah Nabi Muhammad? Menurut Ayatullah Ali Khamenei, Rahbar atau pemimpin spiritual di Iran, terpilihnya Imam Ali sebagai pemimpin telah memperjelas kedalaman dimensi masalah pengurusan umat, mengingat di tengah para sahabat Nabi, Ali adalah personifikasi ketakwaan, keilmuan, keberanian, pengorbanan, dan keadilan. Personifikasi ini dipandang penting menyangkut masalah pengurusan umat.

Bahkan pihak yang tidak menerima Imam Ali sebagai penerus langsung Rasulullah SAW juga mengakui kehebatan ilmu, kezuhudan, ketakwaan, keberanian dan pengorbanannya demi kebenaran dan keadilan. Masih menurut Khamenei dalam Islam Times, terpilihnya Imam Ali menunjukkan pengelolaan dan pemerintahan yang ideal bagi masyarakat muslim. Ali adalah insan yang mukmin, punya kedudukan tinggi dalam ketaqwaan, dikenal dengan pengorbanannya untuk agama, tak tergiur oleh gemerlap dunia, teruji di semua medan perjuangan Islam; medan yang penuh bahaya, medan ilmu dan pengetahuan; medan menghakimi perkara, dan lain sebagainya.

Penobatan Ali sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin, imam dan wali bagi masyarakat Muslim, seluruh umat Islam sepanjang sejarah membawa pesan bahwa penguasa Islam haruslah insan yang memiliki kriteria-kriteria seperti itu atau mendekati kriteria ideal tersebut. Karena itu, dalam masyarakat Islam, orang yang tak punya kriteria agung itu –dalam pemahaman Islamnya, amal, jihad, infak, pengorbanan, tawadhu, dan rendah hati tak berhak duduk sebagai pemimpin.

Bagi penganut syiah 18 Dzulhijjah, dijadikan hari raya. Mereka sebut Idul Ghadir, untuk merayakan penunjukkan Nabi Muhammad pada Ali bin Abi Thalib. Idul Ghadir sebagai lebaran ketiga, setelah Idul Fitri dan Adha. Waktu saya meliput di Irak pada 2005, bertepatan dengan hari itu, bahkan rakyat bergembira bersama-sama tentara Amerika Serikat yang bertugas, mereka saling melemparkan permen, bergembira menari-nari. Tentara AS juga membagi-bagikan jus jeruk dalam kaleng, uang dolar pecahan kecil dan membolehkan anak-anak Irak menaiki panser-panser mereka. Selamat Idul Ghadir saudaraku.

Ahmad Taufik, Jurnalis.

(tulisan ini dikirim ke Koran TEMPO, tapi entah tak ada kabar berita sampai lebaran itu lewat)